TrenggalekSuksesiNasional.com ,Trenggalek – Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek menegaskan komitmennya untuk menjadikan sektor kesehatan sebagai prioritas utama dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.
Komitmen tersebut disampaikan ketua Komisi IV usai rapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra yang digelar di aula Gedung DPRD Trenggalek, Senin (11/8/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Sukarudin, dan dihadiri oleh perwakilan Dinas Kesehatan, RSUD dr. Soedomo Trenggalek, serta RSUD Panggul.
Sukarudin mengungkapkan secara khusus menyoroti aspek perencanaan pendapatan dan belanja sektor kesehatan. Salah satu poin penting adalah evaluasi terhadap rencana anggaran RSUD dr. Soedomo Trenggalek.
“Awalnya kami mendapati adanya penurunan pendapatan di RSUD dr. Soedomo, dari Rp147,5 miliar menjadi Rp143,5 miliar. Setelah pembahasan lebih lanjut, akhirnya disepakati untuk dikembalikan ke angka semula, yakni Rp147,5 miliar,” jelas Sukarudin.
Meski demikian, ia menekankan bahwa dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) milik RSUD dr. Soedomo masih belum rampung.
Hal ini menjadi kendala utama dalam melakukan penilaian menyeluruh terhadap program dan kegiatan rumah sakit tersebut, termasuk rencana investasi yang menggunakan skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Penyusunan RBA menjadi kunci. Kami masih menunggu finalisasi dokumen itu karena sangat penting sebagai dasar dalam pengambilan keputusan anggaran,” tegasnya.
Tak hanya RSUD dr. Soedomo, perhatian juga diarahkan pada RSUD Panggul. Berdasarkan evaluasi Komisi IV, rumah sakit tersebut masih mengalami kekurangan anggaran sekitar Rp1 miliar untuk pembayaran gaji pegawai selama enam bulan ke depan.
“Ini kebutuhan yang wajib dipenuhi. Kami mendesak agar kekurangan tersebut segera diakomodasi dalam pembahasan anggaran selanjutnya,” ujar Sukarudin.
Komisi IV juga mendorong seluruh OPD mitra, khususnya di sektor kesehatan, untuk segera menyelesaikan dokumen pendukung seperti RBA dan perencanaan teknis lainnya.
Hal ini dinilai penting agar proses pembahasan KUA-PPAS APBD 2026 dapat berjalan optimal, tepat waktu, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kaitannya dengan pelayanan publik, terutama kesehatan, semua harus dipenuhi dan jangan sampai ada yang terabaikan,” pungkasnya.(sn).
