Suksesiasional.com , Trenggalek – Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek menyoroti lemahnya evaluasi dan sinkronisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat kerja bersama mitra OPD, yang membahas capaian kinerja tahun 2025 dan rencana kerja tahun 2026.
Dalam forum tersebut, Komisi I menilai banyak OPD belum mampu menunjukkan hasil signifikan meski anggaran yang digunakan relatif tidak berubah dari tahun ke tahun.
Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Muh Husni Tahir Hamid, menegaskan perlunya sinkronisasi antara permasalahan di lapangan, capaian kinerja, dan perencanaan anggaran. Menurutnya, evaluasi yang dilakukan OPD selama ini masih bersifat formalitas dan belum menyentuh akar persoalan.
“Kita sinkronisasi dulu bahwa harusnya permasalahan yang ada itu menjadi dasar penghitungan dan evaluasi yang kemarin. Dari situlah perhitungan itu menyangkut tentang anggaran atau SDM-nya yang perlu kita kaji dan lihat,” tegas Husni.
Ia juga menilai, pola penyusunan anggaran selama ini cenderung stagnan dan tidak berbasis pada hasil yang terukur.
“Kita tidak bicara angka sekarang. Kalau kemarin dapat sekian, apa hasilmu? Terus yang tahun depan kamu mau cari apa, dengan jawaban ini-ini. Tapi anggarannya kok itu-itu saja,” ujarnya.
Husni menambahkan, kondisi fiskal daerah yang terbatas seharusnya mendorong OPD untuk lebih kreatif dan fokus pada prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Salah satu OPD yang mendapat sorotan adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Komisi I menilai capaian kinerja dinas tersebut masih biasa-biasa saja dan belum menunjukkan progres nyata, meski target capaian diklaim tinggi.
“Misalnya, ada seribu warga yang belum terselesaikan administrasinya, harusnya ditambah target dua persen untuk mengimbanginya. Tapi faktanya tidak, sehingga asumsi kita pegawai yang ada itu dianggap cukup, padahal masih keteteran,” ungkapnya.
Selain itu, Bagian Hukum Setda Trenggalek turut menjadi perhatian. Komisi I menemukan adanya ketidaktepatan dalam proses perencanaan dan penganggaran kegiatan.
“Capaian di bagian hukum sudah diploting sendiri, padahal yang memplotkan itu tidak memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan. Harusnya yang plotting itu dikoreksi dulu, karena kalau anggarannya dibagi-bagi saja jelas tidak cukup,” jelas Husni.
Lebih lanjut, rencana kerja OPD tahun 2026 dinilai masih minim inovasi. Sebagian besar program masih bersifat rutinitas dan belum mendukung visi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Trenggalek, termasuk target menuju Net Zero Carbon.
“Untuk perencanaan di tahun 2026 mereka hanya merencanakan yang rutin-rutin saja. Tidak ada yang mendukung apa yang dikatakan dalam RPJMD net zero carbon,” kritiknya.
Husni menegaskan, Komisi I DPRD Trenggalek akan terus melakukan evaluasi mendalam terhadap perencanaan dan penganggaran OPD. Langkah ini diharapkan dapat memperjelas arah pembangunan daerah agar lebih efisien dan berorientasi pada hasil nyata.
“Perlu kita evaluasi perencanaan dan penganggaran agar kita bisa lihat kekurangan Trenggalek itu di mana. Kita juga akan melihat apakah dengan keterbatasan anggaran ini, benar-benar mampu keluar dari keterbatasan fiskal yang ada,” pungkasnya.(sn).
