Beranda Headline

17 Brigade Lapangan Jadi Garda Depan Oplah di Jombang, Petani Didorong Naik Kelas

“Apresiasi Kinerja Brigade Lapangan, Dorong Pendampingan Petani Semakin Optimal”

JOMBANG, Suksesinasional.com – Upaya mendorong pertanian yang lebih modern dan produktif di Kabupaten Jombang terus diperkuat. Pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga mulai membangun pola pendampingan yang lebih dekat dengan petani melalui keberadaan 17 Brigade Lapangan (BP) yang dibentuk pemerintah pusat.

Para Brigade Lapangan tersebut menjadi ujung tombak dalam mengawal pelaksanaan optimalisasi lahan (oplah) sekaligus memastikan berbagai program dan bantuan pertanian benar-benar dapat menjawab kebutuhan petani di tingkat lapangan.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang M. Rony melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Eko Purwanto, mengatakan, keberadaan BP memiliki peran penting karena mereka bersentuhan langsung dengan petani dan kondisi lahan yang menjadi sasaran program.

“Hari ini kami melaksanakan rapat kerja Brigade Lapangan. Di Jombang ada 17 Brigadir Lapangan yang dibentuk pemerintah pusat. Tugasnya mengawal lokasi-lokasi oplah,” ujar Eko (26/8/26).

Setiap BP memiliki wilayah kerja yang cukup luas, sekitar 150 hingga 200 hektare. Karena itu, mereka dituntut memahami karakteristik wilayah sekaligus mampu mengidentifikasi persoalan yang dihadapi petani, mulai dari kondisi tanah, ketersediaan air, pola tanam hingga kebutuhan sarana produksi.

Menurut Eko, pendampingan tersebut menjadi penting karena keberhasilan program pertanian tidak bisa hanya diukur dari tersalurkannya bantuan. Yang lebih utama adalah memastikan bantuan dan program tersebut mampu digunakan secara tepat dan memberikan manfaat nyata bagi petani.

Untuk mendukung tugas tersebut, BP juga dilengkapi dengan berbagai program bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan). Di antaranya traktor, combine harvester, drone dan peralatan pertanian lainnya.

Keberadaan alsintan diharapkan dapat memutus persoalan klasik yang selama ini kerap dihadapi petani, yakni kesulitan mendapatkan alat ketika memasuki masa pengolahan lahan maupun panen.

“BP ini dilengkapi dengan program bantuan alsintan berupa traktor, combine, drone dan lainnya. Tetapi tentu penggunaannya tetap menyesuaikan kondisi lingkungan, kondisi tanah, air dan sebagainya,” jelasnya.

Dengan pola tersebut, petani diharapkan tidak lagi menghadapi persoalan keterbatasan alat ketika membutuhkan dukungan mekanisasi. BP diharapkan mampu menjadi penghubung antara kebutuhan petani dengan fasilitas yang telah disiapkan pemerintah.

Evaluasi Kinerja, Satu BP Terbaik Diberi Penghargaan

Rapat kerja Brigade Lapangan juga menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja para petugas selama tiga bulan terakhir. Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana tugas pendampingan dan pengawalan program telah berjalan di masing-masing wilayah.

Dari hasil penilaian tersebut, terdapat satu Brigade Lapangan yang dinilai memiliki kinerja terbaik dan kemudian mendapatkan penghargaan.

Pemberian apresiasi itu diharapkan tidak hanya menjadi penghargaan personal, tetapi juga menjadi pemantik semangat bagi BP lainnya untuk meningkatkan kinerja.

“Untuk kinerja tiga bulan ini kami nilai. Ada satu yang menurut kami terbaik dalam mengerjakan tugasnya, kemudian kami beri penghargaan supaya yang lain juga terpacu dan semangatnya agar lebih baik lagi,” kata Eko.

Menurutnya, evaluasi secara berkala diperlukan agar keberadaan BP tidak sekadar menjadi struktur pendampingan, tetapi benar-benar mampu memberikan perubahan terhadap pola pengelolaan pertanian di lapangan.

Baca Juga :  TKW Asal Magetan Laporkan Pacarnya ke Polda Jatim

Dorong Kelembagaan Petani Lebih Modern

Lebih jauh, Pemkab Jombang berharap Brigade Lapangan dapat berkembang menjadi role model pengelolaan kelembagaan petani modern. Artinya, petani tidak hanya dibekali kemampuan produksi, tetapi juga diarahkan memahami manajemen organisasi, pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha.

“Harapannya BP ini menjadi semacam keragaan dan percontohan bagaimana lembaga petani ini berjalan secara modern dengan manajemen yang baik, baik manajemen maupun keuangannya,” ungkap Eko.

Pemerintah pusat, lanjutnya, juga memberikan target agar kelembagaan tersebut mampu menghasilkan pendapatan. Target yang diupayakan mencapai sekitar Rp10 juta per bulan.

Target tersebut menjadi tantangan tersendiri. Sebab, kondisi pertanian di setiap wilayah tidak sama. Faktor tanah, air, cuaca, pola tanam hingga kemampuan petani menjadi bagian yang harus diperhitungkan dalam pengelolaan lahan.

Namun, justru dari berbagai persoalan itulah para Brigadir Lapangan diharapkan memperoleh pengalaman sekaligus menemukan pola pengelolaan yang paling sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.

Regenerasi Petani Jadi Tantangan

Selain persoalan produktivitas dan mekanisasi, sektor pertanian juga menghadapi tantangan serius dalam hal regenerasi petani.

Tidak sedikit petani yang telah berusia lanjut dan tidak lagi memiliki anak yang bersedia meneruskan usaha pertanian. Jika kondisi tersebut dibiarkan, bukan tidak mungkin lahan produktif justru berisiko terbengkalai atau tidak dikelola secara optimal.

Kondisi inilah yang menurut Eko harus mulai dicarikan solusi.

“Banyak hambatan dan pengalaman yang kami terima di lapangan. Banyak anak muda, dan kami berusaha sebaik mungkin agar mereka tahu bagaimana kesulitan dalam membudidayakan lahan-lahan mereka,” tuturnya.

Dalam skema yang sedang dikembangkan, petani yang sudah lanjut usia atau tidak memiliki penerus dapat menyerahkan pengelolaan lahannya kepada BP. Lahan tersebut kemudian dikelola agar tetap produktif, sedangkan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.

Skema tersebut sekaligus membuka peluang bagi generasi muda untuk masuk ke sektor pertanian tanpa harus selalu memulai dari kepemilikan lahan sendiri.

Di tengah tuntutan modernisasi pertanian, pola semacam ini dinilai dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk menjaga keberlanjutan lahan sekaligus mendorong lahirnya generasi baru yang mau terjun ke dunia pertanian.

Pada akhirnya, keberadaan 17 Brigade Lapangan di Jombang bukan sekadar tentang jumlah personel yang ditempatkan di lapangan. Peran mereka akan sangat menentukan apakah program oplah, bantuan alsintan dan penguatan kelembagaan benar-benar mampu menghasilkan perubahan.

Sebab, ukuran keberhasilan program pertanian bukan hanya berapa banyak alat yang disalurkan atau berapa luas lahan yang dikawal, melainkan sejauh mana petani menjadi lebih mudah bekerja, biaya produksi dapat ditekan, lahan semakin produktif dan pendapatan petani meningkat.

Dengan pendampingan yang konsisten, pemanfaatan teknologi dan pengelolaan kelembagaan yang profesional, Brigade Lapangan diharapkan mampu menjadi jembatan antara program pemerintah dan kebutuhan riil petani, sekaligus menjadi motor perubahan menuju pertanian Jombang yang lebih modern, efisien dan berkelanjutan.(lil) 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini