Suksesi nasional. Com TULUNGAGUNG – Kabar membanggakan datang dari sektor kesehatan Tulungagung. RSUD dr. Iskak dipercaya Kementerian Kesehatan RI untuk menjadi salah satu rumah sakit rujukan dalam uji coba nasional integrasi layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Penunjukan tersebut meliputi tiga transformasi besar, yakni sistem Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP), pembiayaan berbasis Indonesian Diagnosis Related Groups (iDRG), dan penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Kepastian itu disampaikan dalam acara peluncuran piloting yang digelar di Auditorium RSUD dr. Iskak, Jumat (25/9/2026).
Acara tersebut dihadiri langsung Dirjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI dr. Azhar Jaya, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, serta Direktur Utama RSUD dr. Iskak dr. Zuhrotul Aini.
Dalam sambutannya, dr. Azhar Jaya mengungkapkan alasan Tulungagung terpilih. Menurutnya, RSUD dr. Iskak dinilai siap dari sisi SDM dan infrastruktur.
“Monitoring awal kami di sini hasilnya cukup baik. Uji coba ini akan kita evaluasi selama enam bulan ke depan untuk melihat efektivitasnya secara menyeluruh,” kata Azhar.
Ia menjelaskan, melalui RBKP, sistem rujukan tidak lagi melihat tingkatan rumah sakit, melainkan kompetensi dan alat yang dimiliki.
“Jadi pasien bisa langsung dirujuk ke rumah sakit yang memang mampu menangani, tidak harus urut dari tipe D ke C lalu ke B. Ini akan mempercepat pelayanan,” jelasnya.
Dari sisi kecepatan, proses input administrasi rujukan di RSUD dr. Iskak tercatat hanya 2 menit lebih, lebih cepat dari standar maksimal Kemenkes 4 menit.
Untuk KRIS, RSUD dr. Iskak juga telah melakukan penataan. Kini satu kamar rawat inap maksimal 4 tempat tidur dan dilengkapi kamar mandi di dalam.
“Satu kamar isinya maksimal empat, dan harus ada kamar mandi dalamnya. Itu standar KRIS yang kita dorong,” ujarnya.
Sementara untuk iDRG, sistem ini akan menjadi pengganti INA-CBGs dalam sistem klaim pembiayaan agar lebih akurat.
Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menyambut baik penunjukan ini. Ia memastikan Pemkab akan mendukung penuh.
“Ini kepercayaan besar. Kami siap bersinergi dengan Kemenkes dan RSUD agar uji coba ini berhasil,” ucap Baharudin.
Hal senada disampaikan Dirut RSUD dr. Iskak, dr. Zuhrotul Aini. Pihaknya mengaku telah melakukan pemetaan kompetensi dokter dan penguatan sistem IT klaim.
“Kami siap. Dengan RBKP dan iDRG, kami ingin layanan JKN lebih bermutu, transparan, dan efisien,” tegasnya.
Sementara Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak menilai kebijakan ini menjadi langkah pemerataan mutu.
“KRIS dan iDRG ini bukan hanya soal fisik, tapi soal keadilan layanan. Mutu layanan di daerah harus sama baiknya dengan di kota besar,” kata Emil.
Setelah forum, rombongan meninjau langsung ruang rawat inap KRIS dan sistem digital klaim iDRG di RSUD dr. Iskak.
Hasil evaluasi piloting selama enam bulan ini nantinya akan menentukan apakah tiga kebijakan tersebut siap diterapkan secara nasional.( hr)
