JOMBANG,Suksesinasional.com – Keberhasilan PT BPR Bank Jombang Perseroda dalam membangun kinerja bisnis dan tata kelola perusahaan yang profesional mulai mendapat perhatian dari luar daerah. Kali ini, DPRD Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadikan Bank Jombang sebagai referensi dalam menggali strategi pengelolaan serta pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Hal tersebut ditandai dengan kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Kabupaten Sragen ke kantor pusat Bank Jombang, Selasa (10/11/2026). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkaya referensi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD.
Rombongan yang dipimpin Ketua Pansus V DPRD Kabupaten Sragen, Heru Waluyo, S.H., M.M., diterima langsung Direktur Utama Bank Jombang, Dr. Afandi Nugroho, S.E., M.M., bersama jajaran direksi dan pejabat eksekutif. Pertemuan berlangsung di ruang rapat utama dengan pembahasan yang berfokus pada strategi bisnis, penguatan permodalan, tata kelola perusahaan, hingga inovasi pelayanan perbankan.
Dalam diskusi tersebut, Heru Waluyo mengungkapkan bahwa pengalaman Bank Jombang menjadi salah satu referensi penting bagi DPRD Sragen. Terutama dalam merumuskan kebijakan penyertaan modal pemerintah daerah agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas dan kinerja BUMD.
Menurutnya, pengelolaan perusahaan daerah membutuhkan perencanaan matang, pengawasan yang efektif, serta strategi pengembangan usaha yang mampu memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
Hasil kunjungan tersebut selanjutnya diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan Raperda, sehingga kebijakan penyertaan modal memiliki arah yang jelas, terukur, dan berorientasi pada hasil.
Menanggapi kunjungan tersebut, Direktur Utama Bank Jombang, Dr. Afandi Nugroho, dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (13/11/2026), memaparkan bahwa kekuatan BUMD tidak semata-mata bertumpu pada besarnya penyertaan modal pemerintah daerah. Lebih dari itu, keberhasilan perusahaan sangat ditentukan oleh kualitas manajemen, ketepatan strategi bisnis, serta konsistensi dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).
Afandi menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah sebagai pemegang saham, jajaran eksekutif, dan legislatif merupakan elemen penting dalam menciptakan BUMD yang sehat dan berdaya saing.
Dukungan kebijakan pemerintah daerah, penguatan struktur permodalan, serta pengawasan yang konstruktif harus berjalan beriringan dengan profesionalisme manajemen. Dengan demikian, setiap modal yang ditanamkan dapat dikelola secara optimal dan menghasilkan nilai tambah bagi daerah.
Ia menjelaskan, Bank Jombang terus mengembangkan bisnis melalui penguatan penghimpunan dana masyarakat dan dukungan permodalan pemerintah daerah. Kedua aspek tersebut menjadi fondasi penting untuk memperluas kapasitas usaha, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat daya saing di tengah perkembangan industri jasa keuangan.
Hasilnya, Bank Jombang mampu menunjukkan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah melalui perolehan laba dan setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara rutin. Bahkan, akumulasi laba bersih perusahaan telah melampaui nilai modal awal yang disetorkan pemerintah daerah.
Capaian tersebut menjadi gambaran bahwa pengelolaan BUMD dengan perencanaan bisnis yang tepat, target kinerja terukur, serta pengawasan berkelanjutan dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkesinambungan.
Di tengah perubahan industri perbankan, Bank Jombang juga terus memperkuat transformasi digital melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pengembangan layanan berbasis teknologi diarahkan untuk meningkatkan kemudahan transaksi nasabah, mempercepat pelayanan, serta mendorong efisiensi operasional perusahaan.
Tidak hanya mengejar pertumbuhan bisnis, Bank Jombang juga menempatkan fungsi intermediasi sebagai bagian penting dari kontribusi terhadap ekonomi kerakyatan. Penyaluran pembiayaan produktif kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus menjadi salah satu instrumen dalam memperluas akses permodalan sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Berbagai pengalaman tersebut menjadi materi penting dalam pertukaran gagasan bersama Pansus V DPRD Kabupaten Sragen. Mulai dari bagaimana membangun fondasi permodalan yang kuat, menjaga kesehatan perusahaan, meningkatkan profesionalisme pengelolaan, hingga memastikan keberadaan BUMD memberikan kontribusi nyata bagi daerah.
Kunjungan ini sekaligus memperlihatkan bahwa keberhasilan pengelolaan perusahaan daerah dapat menjadi sumber pembelajaran lintas wilayah. Bank Jombang pun berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat inovasi bisnis, dan menjaga keberlanjutan kinerja perusahaan.
Dengan pengelolaan yang profesional dan berorientasi pada hasil, Bank Jombang tidak hanya dituntut mampu tumbuh sebagai lembaga keuangan daerah yang kompetitif, tetapi juga menjadi instrumen strategis pemerintah daerah dalam memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
