Suksesi Nasional, Nganjuk – Desa Jogomerto Kecamatan Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk Jawa Timur mendadak viral di media sosial (medsos) terkait dugaan pemotongan bansos BLT – DD oleh oknum Kepala Dusun (Kasun) sebesar Rp 300 per KPM.
Sejumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang seharusnya menerima sebesar Rp 900 ribu per orang, namun hanya diberikan sebesar Rp 600 ribu/ KPM oleh oknum Panitia Kerja (PK) dan perangkat Desa setempat.
Bahkan uang bansos tersebut ada yang di minta oleh oknum Kasun setelah KPM pulang kerumahnya.
Saat awak media menggali informasi di Desa Jogomerto pada hari Senin (10/4/2022) kemaren. Salah satu warga setempat membenarkan telah menerima Rp 600 ribu.
Ia mengetakan, hal itu sesuai arahan Daryono selalu ketua PK sesaat sebelum penerimaan di Balai Desa Jogomerto, pada hari Sabtu (9/4/2022),” kata warga yang namanya tak mau dipuplikasikan ini.
Sementara itu di Dusun Sukorejo dan Paldaplang para KPM menerima sebesar Rp 900 ribu/ orang. Namun sesampai dirumah didatangi oleh oknum Kasun dan meminta Rp 300 ribu/ KPM.
Daryono selaku PK saat di konfirmasi awak media membenarkan bahwa BLT – DD tahun 2022 hanya di berikan Rp 600 ribu/ KPM. Dia berdalih hanya untuk pemerataan kepada warga yang miskin yang tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah.
Setelah ada video yang viral di medsos, tadi pagi yang Rp 300 ribu sudah dikembalikan ke KPM,” jelas Daryono.
Sebenarnya, kata Daryono, pemotongan bansos seperti ini sudah terjadi sejak lama di Jogomerto. Sudah ada kesepakatan bahwa uang Rp 300 ribu / KPM untuk pemerataan dan di berikan ke warga yang miskin namun tidak menerima bantuan dari Pemerintah, ” jelas Daryono.
Saat di tanya sejak kapan ada pemerataan, dan siapa saja serta berapa jumlah warga penerima pemerataan’? Daryono tidak bisa memberi jawaban.
Sebagai PK apakah tidak tahu peraturan yang melarang keras terjadinya pemotongan bansos pemerintah?
Ia mengaku tahu peraturan itu, tetapi dia kembali berdalih bahwa di Jogomerto selalu dilakukan pemerataan sejak lama pada penerimaan bansos pemerintah.
Saat di tanya apakah pemotongan yang dilakukan ini diketahui oleh PJ Kades? Daryono menjelaskan bahwa PJ Kades tahu dan berada ditempat saat itu.
Dia menjabarkan bahwa BLT – DD di Jogomerto tahun 2022 ini menganggarkan untuk 130 KPM, terbagi di 5 Dusun.
Setiap KPM menerima sebesar Rp 300 ribu/ bulan selama satu tahun. Tahap pertama di berikan sekaligus selama 3 bulan, yaitu bulan Januari, Pebruari, Maret sebesar Rp 900 ribu/KPM,” imbuhnya.
Adanya pemotongan BLT – DD yang dilakukan oknum PK di Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom ini sangat disayangkan, bahkan bisa mengarah pada pelanggaran serius.
Bila tidak viral di dunia jagat maya maka akan terkumpul dana puluhan juta rupiah yang tidak jelas keperuntukannya.
Bahkan diduga dana bantuan Pemerintah pusat itu rawan diselewengkan dan rawan mengarah kepada tindakan korupsi. Adakah tindakan tegas dari pihak yang berwenang? (Rmb)
