Suksesinasional.com JOMBANG – Semangat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menguat dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Senin (2/2/2026). Forum strategis berskala nasional ini dihadiri langsung oleh Bupati Jombang Warsubi, S.H., M.Si., Wakil Bupati Salmanudin, S.Ag., M.Pd., serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Jombang sebagai wujud komitmen daerah dalam mendukung arah pembangunan nasional.
Rakornas yang dibuka Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tersebut menjadi momentum konsolidasi besar antara pemerintah pusat dan seluruh kepala daerah se-Indonesia. Lebih dari 4.000 peserta dari berbagai elemen strategis hadir, mulai dari pimpinan kementerian, gubernur, bupati dan wali kota, DPRD, hingga jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, dan Badan Pusat Statistik.
Mengusung tema besar “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan lompatan pembangunan yang tidak bisa dilakukan secara parsial. Kolaborasi total lintas sektor dan lintas wilayah menjadi kunci percepatan menuju negara maju.
Dalam taklimat pembukaan yang berlangsung penuh perhatian, Presiden menggarisbawahi pentingnya membangun kemandirian bangsa sebagai fondasi kedaulatan negara. Sektor pangan dan energi disebut sebagai dua pilar utama yang harus segera diperkuat.
Di bidang pangan, Presiden menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk menjamin ketahanan produksi lokal. Swasembada bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis agar rakyat tidak bergantung pada impor. Daerah diminta mengoptimalkan potensi pertanian, perikanan, dan peternakan berbasis kearifan lokal sebagai benteng ketahanan nasional.
Sementara di sektor energi, Presiden menyoroti potensi kelapa sawit yang disebutnya sebagai miracle crop. Komoditas ini akan dikembangkan secara masif menjadi biodiesel dan bioavtur untuk mendukung transisi energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi sorotan utama dalam Rakornas tersebut. Presiden menyampaikan bahwa hingga saat ini program tersebut telah menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Targetnya, pada akhir tahun 2026 jumlah penerima akan meningkat hingga 82–85 juta jiwa.
Tak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, MBG juga terbukti menjadi penggerak ekonomi rakyat. Sebanyak 22.270 dapur MBG yang kini beroperasi telah menyerap sekitar satu juta tenaga kerja. Ke depan, angka ini diproyeksikan melonjak hingga lima juta orang seiring ekspansi program secara nasional.
Dalam upaya memperkuat ekonomi desa, Presiden Prabowo memerintahkan percepatan penguatan Koperasi Desa Merah Putih. Setiap koperasi didorong memiliki infrastruktur pendukung berupa gudang penyimpanan, cold storage untuk hasil pertanian dan perikanan, serta armada logistik mandiri agar distribusi hasil produksi rakyat semakin efisien.
Salah satu inovasi menarik yang disampaikan Presiden adalah Program Gentengisasi. Melalui program ini, pemerintah akan memproduksi genteng dan batako berbahan limbah batu bara untuk kebutuhan pembangunan rumah desa. Selain lebih kuat dan tahan lama, program ini juga diharapkan mampu mengurangi penggunaan seng yang mudah berkarat serta memanfaatkan limbah industri secara produktif.
Di sektor lingkungan, Presiden memberikan penekanan khusus terhadap kualitas hunian masyarakat. Gerakan ASRI (Aman, Sehat, Rapi, Indah) diminta digalakkan secara massif di seluruh daerah. Presiden juga menegur keras persoalan pengelolaan sampah, terutama di kawasan wisata yang dinilai mencoreng wajah Indonesia di mata dunia.
Sebagai solusi jangka panjang, percepatan proyek waste to energy di 34 titik nasional diperintahkan agar sampah tidak lagi menjadi beban lingkungan, melainkan sumber energi alternatif yang bernilai ekonomi.
Tak hanya fokus pada pembangunan fisik dan ekonomi, Presiden Prabowo juga menyampaikan pesan moral kepada seluruh pemimpin bangsa. Ia mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah rakyat yang harus dijalankan dengan kejujuran, keadilan, serta kepedulian terhadap tantangan global yang terus berkembang.
“Negara ini berdiri karena pengorbanan rakyat yang luar biasa besar. Kita ada di posisi ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Mengabdi kepada rakyat bukan sekadar slogan, melainkan harus dibuktikan dalam kerja nyata setiap hari,” tegas Presiden di hadapan ribuan peserta Rakornas.
Untuk memastikan seluruh program strategis berjalan bersih dan tepat sasaran, Presiden melibatkan langsung aparat penegak hukum nasional. Kapolri, Jaksa Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Panglima TNI diberi mandat mengawal implementasi kebijakan agar tidak terjadi penyimpangan anggaran di daerah.
Selain itu, Presiden juga memaparkan 18 proyek hilirisasi strategis yang akan dilaksanakan secara terpadu antara pemerintah pusat dan daerah sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional berbasis nilai tambah sumber daya alam.
Menanggapi arahan strategis tersebut, Bupati Jombang Warsubi menyatakan kesiapan penuh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk bergerak seirama dengan kebijakan nasional.
Menurutnya, kehadiran Pemkab Jombang bersama Forkopimda dalam Rakornas ini bukan sekadar seremonial, melainkan komitmen nyata dalam mengawal transformasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
“Kabupaten Jombang siap menyelaraskan seluruh kebijakan daerah dengan program strategis nasional. Kami tegak lurus terhadap instruksi Bapak Presiden. Seluruh jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda siap bekerja maksimal agar manfaat program nasional benar-benar dirasakan masyarakat Jombang,” tegas Warsubi.
Dengan sinergi kuat antara pusat dan daerah, Pemkab Jombang optimistis mampu mempercepat pembangunan sektor pangan, ekonomi rakyat, lingkungan, serta kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.
Rakornas ini pun menjadi tonggak penting penguatan kolaborasi nasional dalam menghadapi tantangan masa depan sekaligus menegaskan arah besar Indonesia menuju negara maju, mandiri, dan berdaulat pada 2045.(lil)
