Suksesinasional.com JOMBANG – Upaya Pemerintah Kabupaten Jombang dalam memperkuat pelayanan infrastruktur terus digencarkan, khususnya pada sektor penerangan jalan umum (PJU). Melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jombang, program pemerataan PJU tidak hanya dijalankan sebagai pemenuhan fasilitas dasar, tetapi juga sebagai strategi peningkatan keselamatan, kenyamanan, dan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah.
Kepala Dishub Jombang, Sugianto, S.Sos., menegaskan bahwa pembangunan dan perluasan PJU merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi jangka panjang. Program tersebut selaras dengan misi kedua Bupati Jombang Warsubi, yang menempatkan penguatan infrastruktur jalan beserta fasilitas pendukungnya sebagai prioritas utama.
“Penerangan jalan umum adalah bagian dari sistem infrastruktur. Dishub memastikan bahwa jalan yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya juga harus aman dan nyaman digunakan, termasuk pada malam hari,” ujar Sugianto, Selasa (13/1/2026).
Dalam pelaksanaannya, Dishub Jombang mengedepankan pendekatan Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK). Skema ini dipilih agar perencanaan pembangunan PJU benar-benar berbasis kebutuhan riil di lapangan. Pemerintah kecamatan dilibatkan secara aktif sebagai mitra strategis Dishub karena dinilai paling memahami kondisi geografis, aktivitas masyarakat, serta tingkat urgensi di masing-masing wilayah.
“Melalui PIK, Dishub tidak bekerja berdasarkan perkiraan semata. Kecamatan menyampaikan kebutuhan yang nyata di lapangan, sehingga penentuan titik PJU bisa lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Sugianto menambahkan, pemerataan PJU merupakan pekerjaan besar yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Selama lima tahun ke depan, Dishub Jombang menargetkan peningkatan cakupan penerangan jalan secara bertahap dan berkelanjutan, seiring dengan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan yang terus berjalan.
Berdasarkan evaluasi internal Dishub, hingga saat ini cakupan PJU di Kabupaten Jombang baru mencapai sekitar 40 persen dari total kebutuhan. Angka tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara pembangunan fisik jalan dengan fasilitas penerangan yang tersedia.
“Jalan terus berkembang, sementara penerangan belum sepenuhnya mengimbangi. Ini menjadi tantangan bagi Dishub untuk terus mengejar ketertinggalan agar pembangunan benar-benar memberi manfaat maksimal,” ungkapnya.
Dalam hal perencanaan anggaran, Dishub Jombang tetap berpegang pada prinsip perencanaan partisipatif. Setiap program PJU disusun melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang melibatkan desa dan kecamatan sebagai representasi aspirasi masyarakat.
“Setelah Musrenbang, Dishub merekap seluruh usulan dari kecamatan. Data tersebut kemudian diselaraskan dengan kemampuan anggaran daerah dan diakumulasi oleh Bappeda sebelum ditetapkan,” paparnya.
Untuk pelaksanaan teknis, Dishub memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan. Mengingat nilai anggaran per titik rata-rata berada di bawah Rp200 juta, maka digunakan mekanisme pengadaan langsung (PL) berbasis sistem elektronik. Dishub menegaskan bahwa meskipun menggunakan pengadaan langsung, prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap dijaga.
Dishub Jombang juga terus memperkuat sistem pendataan dan pemetaan PJU. Hingga Oktober 2025, tercatat sekitar 2.007 titik PJU telah terpasang di berbagai ruas jalan kabupaten dan jalan desa. Data ini menjadi acuan penting dalam menentukan prioritas pembangunan ke depan.
Untuk tahun anggaran 2026, Dishub menargetkan penambahan sekitar 60 titik PJU baru yang bersumber dari usulan PIK hasil Musrenbang 2025. Penambahan ini difokuskan pada wilayah-wilayah yang selama ini belum terjangkau penerangan jalan, sehingga pemerataan layanan dapat terus ditingkatkan.
“Fokus Dishub adalah wilayah yang belum tersentuh PJU. Harapannya, persentase cakupan penerangan jalan di Jombang bisa terus naik dari tahun ke tahun,” kata Sugianto.
Lebih dari sekadar penerangan, Dishub menilai PJU memiliki dampak strategis yang luas. Penerangan jalan dinilai mampu meningkatkan keselamatan berlalu lintas, mengurangi risiko kecelakaan, menekan potensi tindak kriminal, serta mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, terutama di kawasan pedesaan.
Melalui penguatan program PJU yang terencana dan berkelanjutan, Dishub Jombang menegaskan posisinya sebagai perangkat daerah yang berperan aktif dalam menghadirkan infrastruktur transportasi yang aman, nyaman, dan merata. Upaya ini diharapkan dapat mendorong terciptanya pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Jombang.(lil)
