Suksesiasional.com , Trenggalek – Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra untuk membahas rencana kerja serta arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Namun, pembahasan tersebut belum bisa berjalan optimal lantaran breakdown anggaran dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) belum tersedia.
“Hari ini ternyata breakdown dari Bakeuda belum ada, sehingga tidak mungkin kita bisa membahas secara rinci RAPBD-nya,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarudin, usai memimpin rapat, Jumat (18/10/2025).
Komisi IV juga menyoroti kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mengelola dua rumah sakit daerah, yakni RSUD dr. Soedomo dan RSUD Panggul.
Berdasarkan paparan sementara, target pendapatan RSUD dr. Soedomo dinilai cukup berat untuk tercapai karena angkanya mencapai Rp147 miliar.
“Kita lihat target pendapatan RSUD dr. Soedomo tahun ini berat untuk dilampaui. Sementara RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran) BLUD tahun 2026 belum bisa dibahas karena RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) belum tersedia,” jelas Sukarudin.
Ia menegaskan bahwa untuk rapat lanjutan, seluruh OPD terkait wajib membawa dokumen RKA agar pembahasan anggaran dilakukan secara akurat dan sesuai kebutuhan riil di lapangan.
“Rapat berikutnya wajib menyertakan RKA, baik dari RSUD dr. Soedomo, RSUD Panggul maupun Dinas Kesehatan. Ini penting supaya kita tahu anggaran itu benar-benar diperlukan atau tidak,” tegasnya.
Selain itu, Sukarudin juga mengingatkan bahwa kondisi fiskal daerah tahun depan cukup ketat.
Ia menyebutkan, dana transfer ke Kabupaten Trenggalek turun sekitar Rp153 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
“Dengan penurunan transfer sekitar Rp153 miliar, kita harus kencangkan ikat pinggang. Harus kita pilah dan pilih, mana yang prioritas dan mana yang bisa ditunda. Kalau bisa ditunda, ya ditunda dulu, supaya bisa kita alokasikan ke yang lebih penting,” tandasnya.
Komisi IV menekankan agar perencanaan APBD 2026 berorientasi pada program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik.
“Kalau bisa ditunda ditunda akan kira distribusi kan pada yang lebih penting, prinsipnya itu,”pungkasnya.(sn).
