Suksesi nasional.com TRENGGALEK – Pemulihan pasca bencana di Kabupaten Trenggalek menjadi sorotan serius. Komisi IV DPRD memanggil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengurai sejauh mana langkah-langkah yang telah ditempuh dalam membenahi dampak bencana yang belum lama ini melanda.
Salah satu perhatian utama dalam rapat itu adalah jembatan Dung Buceng yang ambruk. Jembatan yang selama ini menjadi akses vital warga kini menyisakan kekhawatiran dan keterisolasian.
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarudin, mengatakan bahwa pihaknya ingin melihat sejauh mana progres pemulihan yang telah dilakukan.
“Alhamdulillah progresnya cukup baik. Namun ada beberapa hal yang harus diseriusi, salah satunya soal jembatan Bailey di Dung Buceng,” ujar Sukarudin usai pertemuan, Jumat (13/6/2025).
Ia menyebutkan bahwa terdapat lima jembatan yang telah diusulkan untuk mendapatkan bantuan jembatan Bailey dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk jembatan Dawuhan. Namun, hingga kini baru tiga jembatan yang terealisasi.
“Intinya Pemkab mengusulkan lima jembatan Bailey ke Pemprov Jatim. Sekarang masih ada tiga, jadi kurang dua,” ungkap politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Selain infrastruktur, Komisi IV juga menyoroti proses relokasi warga terdampak bencana. Di Desa Ngrandu, Kecamatan Suruh, sebanyak 38 kepala keluarga (KK) harus direlokasi. Dari jumlah itu, 26 KK telah difasilitasi oleh Pemkab, sementara sisanya memilih relokasi mandiri karena telah memiliki lahan sendiri.
Sementara itu, di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, terdapat 71 KK yang masih menunggu rekomendasi dari Badan Geologi untuk lokasi relokasi yang dinilai aman. Sukarudin menekankan pentingnya memastikan bahwa lokasi relokasi berada di zona aman agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
“Sedangkan yang lain relatif berjalan dengan baik,” tambah Ketua DPC PKB Trenggalek itu.
Terkait kendala anggaran, Sukarudin mengakui adanya keterbatasan dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT). Oleh karena itu, komunikasi intensif dengan Pemprov Jatim dan pemerintah pusat menjadi kunci.
“Ternyata sudah membuahkan hasil. Bu Gubernur Khofifah berkesempatan hadir di Trenggalek. Ini menandakan bahwa eksekutif sadar diri dengan keterbatasan anggaran,” tuturnya.
Ia juga mengapresiasi langkah BPBD Provinsi yang turut terjun langsung ke lokasi terdampak banjir untuk melakukan peninjauan.
“Yang jelas kita mengapresiasi langkah-langkah Pemkab yang telah berhasil berkomunikasi dengan baik untuk pemulihan bencana,” pungkasnya.(sn).
