Suksesinasional.com , Trenggalek – Pemerintah Kabupaten Trenggalek secara resmi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Graha Paripurna Gedung DPRD Trenggalek, Senin (22/9/2026).
Wakil Bupati Trenggalek, Syah Mochamad Natanegara, mewakili Bupati menyerahkan nota penjelasan Raperda yang memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp 1,9 triliun dan rencana belanja lebih dari Rp 2 triliun.
Meski angka-angka telah diproyeksikan, Pemkab menyadari bahwa komposisi ini masih berpotensi berubah. Hal ini disebabkan belum turunnya nominal pasti dana transfer dari pemerintah pusat, serta masih adanya dinamika kebijakan fiskal nasional.
“Karena sudah terjadwal, maka pembahasan APBD tetap kita gulirkan dengan proyeksi anggaran mengacu pada KUA dan PPAS yang telah disepakati,” jelas Wakil Bupati, yang akrab disapa Mas Syah.
Dalam nota pengantar tersebut, Mas Syah menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur, khususnya jalan, tetap menjadi prioritas utama dalam APBD 2026.
Untuk sektor ini, Pemkab Trenggalek mengalokasikan anggaran sekitar Rp 70 miliar, sementara Rp 20 miliar disiapkan untuk kebutuhan darurat atau emergency.
“Untuk fokus anggaran Pak Bupati, difokuskan pada perbaikan infrastruktur, terutama jalan. Proyeksi anggaran infrastruktur tahun 2026 sekitar Rp 70 miliar, sedangkan dana emergency sebesar Rp 20 miliar,”ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengungkapkan bahwa nota penjelasan ini disampaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, meskipun dengan berat hati mengingat ketidakpastian dana dari pemerintah pusat.
“Anggaran dari pusat belum ada kepastian. Jadi kemungkinan nanti akan banyak perubahan. Tapi karena skema awal ini perlu ditetapkan, maka tetap harus kita laksanakan,”ujar Doding.
Ia juga menjelaskan bahwa skema saat ini masih bersifat sementara, sembari menunggu informasi resmi terkait dana transfer daerah dari pusat. Ada wacana penambahan, namun juga terdapat kemungkinan pengurangan.
“Kabarnya akan ada penambahan 18% dari sebelumnya yang turun hingga 25%. Tapi kita belum tahu pasti, jadi semua ini masih menunggu kejelasan dari pusat,” imbuhnya.
Terkait anggaran infrastruktur, Ketua DPRD menuturkan bahwa alokasinya tersebar di beberapa pos belanja, seperti belanja modal serta belanja barang dan jasa.
Meski belum merinci persentasenya, ia menegaskan bahwa catatan dalam nota Bupati menyebutkan perlunya peningkatan anggaran untuk infrastruktur, terutama untuk kebutuhan yang bersifat darurat.
“Semua nanti akan jelas saat kita tahu berapa nominal pasti DAU atau dana transfer dari pusat. Bila tetap Rp 1,5 triliun, insyaAllah APBD akan tetap sesuai proyeksi,” pungkas Doding.(sn).
