Suksesi Nasional, Lamongan – Berbagai penghargaan diperoleh Pemerintah Kabupaten ( Pemkab) Lamongan dalam hal penyelengara pemerintahan terbaik di Indonesia. Namun hal ini tak sebanding dengan berbagai kegagalan dalam penanganan bencana banjir.
Dimana bencana tersebut adalah tradisi tahunan yang dirasakan masyarakat Lamongan, utamanya masyarakat Bengawan Jero . Bahkan kondisi diawal tahun 2021 semakin parah, ribuhan rumah dan hektaran sawah pertanian terendam banjir.
Adapun berapa wilayah yang langganan terdampak banjir diantaranya, Kec Glagah, Deket, Karangbinangun, Turi, Kalitengah, Laren, dan beberapa wilayah lainya. Dampaknya kerugihan dirasakan para petani tambak, dan aktifitas masyarakat macet total, dan tersendatnya perekonomian masyarakat.
Karena dianggap Pemkab Lamongan belum bisa menyelesaikan persoalan banjir itulah, ratusan mahasiswa (PMII) dan masyarakat bengawan jero melakukan aksi protes dan tuntutan.
Aksi pertama kali dengan mendatangi kantor DPRD Lamongan dan dilanjutkan ke kantor tujuh lantai milik Pemkab Lamongan, Rabu (13/1/2021).
Dalam aksinya, pendemo ingin dititemui langsung oleh Bupati Lamongan, namun karena ada tugas lain, akhirnya hanya ditemui oleh asisten dan beberapa pejabat lainnya. Selain melakukan aksi protes, pendemo juga menyegel pintu masuk halaman gedung Pemkab. Lamongan.
Menurut Yoyok Eko Prasetyo menilai jika bencana banjir di bengawan jero karena tidak etikat untuk penanggulangan, untuk itu masyarakat menuntut adanya solusi.
“Untuk itu, makanya kami mendatangi kantor DPRD dan Pemkab Lamongan. Karena merekalah yang bisa menyelesaikan masalah itu, dan sudah menjadi kewajibannya. Banjir yang sering terjadi menjadikan catatan dan koreksi pemerintajan Kabupaten Lamongan, ” kata mahasiswi PMII.
“Kami menilai bencana banjir tahunan ini, karena Pemerintah Kabupaten Lamongan gagal menfungsikan sungal, waduk, embung, rawa dan pembersihan enceng gondok dan sampah. Kami menuntut Pemkab Lamongan masalah banjir dalam jangka pendek dan jangka penjang.
Ya, jangka pendek misalnya bantuan untuk masyarakat terdampak (materiel, non materiel), normalisasi sungai, memaksimalkan pompa air, ganti rugi petambak dan pendiroan posko dilokasi banjir.
Sedangkan tuntutan jangka panjang meninghikam bangunan bahu jalan, memaksimalkan sistem operasi dan pemeliharaan waduk, rawa, embung dan sungai dan memaksimalkan tempat pembuangan sementara dan akhir secara masif,” tandasnya.
Sementara itu menanggapi apa yang menjadi tuntutan pendemo, Moh, Nalikan menjadikan suatu aspirasi.
Aspirasi memang sudah kami persiapkan dengan baik, salah satunya adalah chacking, mengontrol pintu pembuang, dan normalisasi air dengan pembersihan seluruh akses sungai menuju pembuangan, mengoptimalkan seluruh pompa air.
Kita ketahui akses utama pembuangan air di bengawan jero pintu utamanya adalah di Kuro, namun karena air bengawan Solo lebih tinggi dan tidak memungkinkan, makanya kita carikan solusi lewat pintu-pintu yang lain yaitu di Karang ombo, gresik dan Wangen.
Bahkan sampai pintu di Karangombo sempat kami rusak, agar air cepat terbuang ke laut, ” kata pria yang mewakili Pemkab Lamongan, saat menemui para pendemo.
“Karena Bapak Bupati tidak bisa menemui karena ada tugas lain, makanya saya bersama dinas-dinas dan tekhnik terkait untuk mewakili.
Yang jelas Pemkab Lamongan sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penanganan banjir, ini sudah salah satu prioritas, ” pungkas Asisten 1 Pemkab Lamongan, kepada awak media.(rul)
