Suksesinasional.com JOMBANG – Komisi C DPRD Kabupaten Jombang melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan proyek perbaikan trotoar di Jalan Bupati RAA Soeroadiningrat. Proyek yang semula diklaim sebagai pemeliharaan rutin tersebut dinilai menyisakan sejumlah kejanggalan, baik dari sisi teknis pelaksanaan maupun aspek transparansi kepada publik.
Anggota Komisi C dari Fraksi PDI Perjuangan, Saifullah, menegaskan bahwa setiap kegiatan infrastruktur yang bersumber dari anggaran publik tidak boleh mengabaikan prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik, yakni transparansi dan akuntabilitas. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya.
“Kami Komisi C menilai, pekerjaan infrastruktur yang menggunakan anggaran publik harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Yang terjadi di lapangan, trotoar lama masih dalam kondisi cukup baik, tetapi justru dilakukan pembongkaran total tanpa informasi proyek yang jelas kepada masyarakat,” ujarnya, Rabu (15/4).
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar terkait urgensi dan dasar perencanaan kegiatan. Ia menekankan, apabila pekerjaan itu benar merupakan pemeliharaan rutin, maka metode pelaksanaannya seharusnya dilakukan secara selektif dan parsial, yakni hanya pada bagian yang mengalami kerusakan.
“Kalau ini disebut pemeliharaan, seharusnya tidak dibongkar semua. Cukup diperbaiki di titik-titik yang rusak. Pembongkaran total seperti ini justru berpotensi tidak efisien dan menimbulkan persepsi pemborosan anggaran,” tegasnya.
Lebih jauh, Saifullah juga menyoroti perubahan material dari paving menjadi ubin yang digunakan pada trotoar baru. Ia menilai, perubahan tersebut bukan sekadar perbaikan biasa, melainkan menunjukkan adanya peningkatan spesifikasi teknis yang secara substansi sudah masuk kategori kegiatan peningkatan atau revitalisasi.
“Perubahan material ini bukan hal kecil. Ini menunjukkan adanya peningkatan spesifikasi, sehingga lebih tepat disebut peningkatan atau revitalisasi, bukan pemeliharaan. Kalau nomenklaturnya saja sudah tidak tepat, tentu ini harus dikaji lebih dalam,” ungkapnya.
Komisi C juga mempertanyakan minimnya keterbukaan informasi di lokasi proyek. Tidak adanya papan proyek dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap hak publik untuk mengetahui detail kegiatan, mulai dari nilai anggaran, sumber dana, hingga pihak pelaksana.
“Ketika papan proyek tidak ada, masyarakat tidak tahu ini dikerjakan siapa, anggarannya berapa, dan dari mana sumber dananya. Ini jelas tidak transparan dan tidak boleh dianggap sepele,” tambahnya.
Selain itu, adanya perbedaan informasi antara keterangan pekerja di lapangan yang menyebut keterlibatan kontraktor dengan pernyataan resmi yang mengklaim pekerjaan dilakukan secara swakelola, semakin memperkuat dugaan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek.
Menyikapi berbagai temuan tersebut, Komisi C DPRD Jombang memastikan akan segera mengambil langkah tegas melalui fungsi pengawasan. Dalam waktu dekat, pihaknya akan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Jombang guna meminta penjelasan secara menyeluruh.
“Kami akan panggil Dinas Perkim untuk menjelaskan secara terbuka. Mulai dari perencanaan, dasar pelaksanaan, status kegiatan apakah benar pemeliharaan atau peningkatan, hingga teknis di lapangan. Semua harus jelas,” tegas Saifullah.
Ia menekankan bahwa penggunaan anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara moral kepada masyarakat. Komisi C, lanjutnya, berkomitmen untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai peruntukannya.
“Ini bukan sekadar soal trotoar, tetapi soal kepercayaan publik. Jika transparansi diabaikan, maka kepercayaan masyarakat bisa tergerus. Kami tidak ingin hal itu terjadi,” pungkasnya.(lil)
