Trenggalek, suksesinaaional.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek menerima aspirasi dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia terkait berbagai persoalan pendidikan di Kabupaten Trenggalek. Dalam audiensi tersebut, sejumlah isu menjadi sorotan mulai dari Anak Tidak Sekolah (ATS), infrastruktur pendidikan hingga penanganan kekerasan terhadap anak.
Audiensi berlangsung bersama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek dan dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarudin.
Sukarudin menegaskan DPRD terbuka terhadap berbagai aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa. Menurutnya, seluruh masukan yang disampaikan GMNI akan menjadi bahan evaluasi bersama.
“Ini rumah rakyat, siapapun bisa datang menyampaikan aspirasi. Terima kasih kepada GMNI yang telah menyampaikan beberapa hal terkait pendidikan,” ujar Sukarudin Usai rapat di aula Gedung DPRD Trenggalek. Senin (18/5/2026).
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Meski demikian, ia mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan yang berhasil mengembalikan 1.167 anak kembali mengenyam pendidikan dalam lima bulan terakhir.
“Saya kira ini bukan pekerjaan mudah untuk mengembalikan anak sekolah dalam waktu lima bulan. Ini perlu kita apresiasi dan terus kita motivasi agar angka ATS semakin menurun,” katanya.
Ia menjelaskan, mayoritas kasus ATS berasal dari jenjang SMA yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Sedangkan untuk tingkat SD dan SMP, menurutnya masih dapat ditangani pemerintah daerah.
“ATS yang terbanyak yaitu anak drop out di jenjang SMA, jadi bukan kewenangan kami. Kalau SD dan SMP saya kira angkanya tidak begitu besar dan masih mampu kita tangani,” jelasnya.
Selain persoalan ATS, Komisi IV juga menyoroti kondisi infrastruktur pendidikan, termasuk akses menuju sekolah yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih agar siswa merasa aman dan nyaman saat berangkat maupun pulang sekolah.
“Termasuk infrastruktur menuju sekolah memang perlu diperhatikan agar anak-anak nyaman ketika berangkat dan pulang sekolah,” imbuhnya.
Terkait sarana dan prasarana pendidikan, Sukarudin mengakui masih terdapat banyak kekurangan. Namun kondisi tersebut dipengaruhi keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
“Bukan hanya Trenggalek, tapi secara nasional kondisi sarana prasarana pendidikan juga masih banyak yang perlu diperbaiki,” katanya.
Ia juga menilai sistem penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) saat ini sudah cukup transparan karena bantuan langsung masuk ke rekening siswa.
“Keterbukaan PIP saya kira sudah benar, karena masuk langsung ke rekening anak sehingga tidak mungkin direkayasa oleh lembaga,” tegasnya.
Menurut Sukarudin, anggaran pendidikan di Kabupaten Trenggalek saat ini mencapai sekitar 30 persen dari APBD, atau di atas batas minimal yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Kami akan terus mengawal apa yang menjadi masukan teman-teman GMNI, baik di tingkat pusat maupun di lokal Trenggalek karena itu memang menjadi kewajiban Komisi IV,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek, Agus Dwi Karyanto menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan GMNI.
Ia mengungkapkan, Dinas Pendidikan saat ini juga tengah menyiapkan langkah konkret dalam penanganan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan.
“Pada akhir Mei ini kami akan membentuk pokja budaya sekolah aman dan nyaman,” ujarnya.
Pokja tersebut nantinya bertugas menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap anak sekaligus membangun budaya pendidikan yang aman dan nyaman di seluruh sekolah.
Selain itu, Dinas Pendidikan juga akan menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) terkait penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
“Insyaallah nanti akan ada SOP terkait aksi dan laporan kekerasan terhadap anak. Kita ingin bersama-sama menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan pendidikan,” pungkasnya.(sn).
