Trenggalek, Suksesinasional.com – Komisi IV DPRD Trenggalek menyoroti krisis sumber daya manusia (SDM) di rumah sakit daerah yang dinilai berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Sorotan utama tertuju pada poli spesialis jantung yang mengalami kelebihan beban pasien akibat minimnya jumlah dokter spesialis.
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarudin, mengungkapkan bahwa saat ini satu dokter spesialis jantung harus menangani lebih dari 200 pasien dalam sehari. Kondisi tersebut dinilai tidak wajar dan berpotensi memengaruhi kualitas pemeriksaan serta pelayanan medis yang diterima masyarakat.
“Ini luar biasa. Sampai 200 lebih pasien didiagnosa oleh satu dokter. Waktunya sejak pagi hingga malam hari,” ujar Sukarudin usai rapat di aula Gedung DPRD Trenggalek.
Ia menjelaskan, dokter spesialis jantung tersebut diketahui memulai pelayanan di wilayah Ponorogo sejak pagi hari hingga sekitar pukul 07.00 WIB, kemudian melanjutkan praktik di Trenggalek mulai pukul 08.00 WIB hingga dini hari sekitar pukul 01.00 WIB.
“Kondisi ini memprihatinkan. Ini tidak boleh terjadi. Tentunya seorang dokter mendiagnosa 200 lebih pasien bagi kami tidak masuk akal,” tegasnya.
Menurut Sukarudin, jumlah pasien yang ditangani dokter spesialis saat ini telah jauh melampaui batas ideal pelayanan medis. Ia menilai seorang dokter spesialis seharusnya menangani sekitar 40 pasien per hari agar proses pemeriksaan dapat berlangsung maksimal dan akurat.
“Kalau ada dokter menangani sampai 200 pasien sehari, harusnya spesialisnya empat dokter untuk satu poli,” katanya.
Melihat kondisi tersebut, Komisi IV DPRD Trenggalek mendesak manajemen rumah sakit segera melakukan penambahan SDM, khususnya dokter spesialis pada poli-poli yang mengalami lonjakan jumlah pasien.
Meski mengakui kondisi fiskal daerah masih terbatas, Sukarudin menilai hal itu tidak boleh menjadi alasan tertundanya pemenuhan tenaga medis. Menurutnya, rumah sakit dapat memanfaatkan skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk membiayai kebutuhan tambahan SDM kesehatan.
“Maka untuk itu karena ini BLUD, seiring pendapatan bisa diambilkan dari BLUD sendiri. BLUD mengelola sendiri, saya pikir tidak masalah,” ujarnya.
Selain rekrutmen tenaga baru, DPRD juga mendorong rumah sakit menjalin kerja sama atau nota kesepahaman (MoU) dengan dokter spesialis dari luar daerah apabila pengangkatan ASN belum memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat.
“Kalau belum bisa mencari ASN, ya tentu bisa mencari dokter spesialis dengan skema MoU dan dibiayai oleh BLUD,” jelasnya.
Tak hanya persoalan dokter spesialis, Komisi IV DPRD Trenggalek juga menyoroti panjangnya antrean pelayanan di bagian apotek rumah sakit. Tingginya jumlah pasien setiap hari membuat pelayanan obat berjalan lambat dan memicu antrean panjang.
“Kalau pasien sampai 800 tentu pelayanan di apotek pasti antre panjang,” kata Sukarudin.
Menurutnya, rumah sakit memang telah menyediakan layanan pengiriman obat melalui jasa pos dengan biaya tambahan Rp10 ribu. Namun, solusi tersebut dinilai belum menjawab kebutuhan pasien yang harus segera mengonsumsi obat setelah menjalani pemeriksaan dokter.
“Repotnya ketika dokter mendiagnosa dan obat harus segera diminum, tapi antreannya lama. Itu yang jadi persoalan,” ujarnya.
Karena itu, DPRD meminta manajemen rumah sakit menambah SDM di bagian apotek sekaligus mengkaji penambahan ruang pelayanan guna mempercepat distribusi obat dan mengurangi kepadatan antrean pasien.
Di tengah berbagai persoalan pelayanan kesehatan tersebut, Sukarudin juga menyampaikan kabar positif terkait pengembangan layanan kesehatan di Trenggalek. Dalam waktu dekat, layanan hemodialisa atau cuci darah disebut siap meningkatkan kapasitas pelayanan hingga 30 pasien dalam satu kali sesi.
Peningkatan kapasitas tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap layanan cuci darah di luar daerah, terutama ke Tulungagung.
“Ini kabar gembira agar masyarakat paham kalau cuci darah tidak perlu ke Tulungagung, cukup di Trenggalek,” tandasnya.(sn).
