Suksesi nasional. Com TULUNGAGUNG – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Tulungagung menggelar Workshop Dinamika Politik dengan tema “Regulasi Kampanye Pilkada: Strategi Partai Politik untuk Menghindari Pelanggaran Siber, Berita Hoaks dan Kampanye Hitam”_ di Kabupaten Tulungagung Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Gedung Auditorium UBHI Tulungagung, Selasa (21/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan KPU, Bawaslu, perwakilan partai politik, dan unsur terkait lainnya. Hadir sebagai pimpinan kegiatan Plt. Kepala Bakesbangpol Kabupaten Tulungagung Eko Hery Susanto, S.STP., M.Si didampingi Kabid Poldagri Bakesbangpol Tulungagung Budi Prastyo, S.STP., M.Si.
Dalam sambutannya, Eko Hery menyampaikan workshop ini merupakan forum penting untuk meningkatkan pemahaman, memperkuat kesadaran politik, serta membangun komitmen bersama mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, dewasa, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam dinamika politik, termasuk dalam pelaksanaan kampanye Pilkada. Media sosial dan berbagai platform digital kini menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan visi, misi, program, dan gagasan politik kepada masyarakat.
Namun di balik manfaat tersebut, terdapat tantangan serius yang harus disikapi, yaitu penyebaran berita bohong atau hoaks, manipulasi informasi, serangan siber, ujaran kebencian, dan kampanye hitam yang berpotensi mempengaruhi persepsi masyarakat serta mengganggu kondusivitas daerah.
Eko menekankan partai politik memiliki peran strategis, bukan hanya sebagai sarana pendidikan politik dan penyalur aspirasi, tetapi juga bagian penting dalam membangun budaya demokrasi yang beretika.
Sementara itu Kabid Poldagri Budi Prastyo, S.STP., M.Si menjelaskan secara teknis terkait regulasi kampanye di ruang digital. Seluruh unsur parpol diminta memahami ketentuan kampanye digital, membangun mekanisme pengawasan internal, serta menerapkan prinsip saring sebelum sharing untuk mencegah penyebaran hoaks dan kampanye hitam.
“Sinergi antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilihan, aparat penegak hukum, partai politik, media, dan masyarakat sangat diperlukan. Setiap pihak memiliki peran dalam mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan serta menjaga ruang demokrasi agar tetap sehat dan kondusif,” tegas Eko Hery.
Kegiatan workshop ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya Pilkada di Tulungagung yang aman, damai, rukun, dan kondusif.
