JOMBANG,Suksesinasional.com – Memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak menjadi salah satu fokus pembangunan Pemerintah Kabupaten Jombang. Melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, upaya mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terus dipercepat melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah.
Pada Tahun 2026, Kabupaten Jombang mendapatkan alokasi sebanyak 1.348 unit rumah melalui program BSPS. Jumlah tersebut menjadi capaian penting sekaligus peluang untuk memperluas jangkauan bantuan perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan peningkatan kualitas tempat tinggal.
Dari total alokasi tersebut, sebanyak 500 unit rumah masuk dalam Tahap I Tahun 2026. Pelaksanaan secara bertahap ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memastikan proses penanganan RTLH berjalan lebih terencana, mulai dari kesiapan data, penetapan calon penerima hingga pelaksanaan bantuan di lapangan.
Program ini bukan sekadar upaya memperbaiki kondisi fisik bangunan, melainkan juga menjadi bentuk intervensi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sebab, rumah yang layak merupakan fondasi penting untuk menciptakan keluarga yang sehat, aman, dan memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik.
Capaian alokasi tersebut tidak terlepas dari koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Jombang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa IV, serta dukungan pemerintah desa, tenaga pendamping, dan masyarakat penerima bantuan.
Melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang, berbagai langkah strategis terus dilakukan untuk mengoptimalkan program tersebut. Pendataan, verifikasi, validasi, serta pemetaan kebutuhan RTLH menjadi bagian penting dalam memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan.
1.348 Unit, Perluas Jangkauan Penanganan Rumah Tidak Layak
Besarnya alokasi BSPS Tahun 2026 memberikan peluang bagi Pemkab Jombang untuk memperluas intervensi terhadap persoalan hunian tidak layak yang masih membutuhkan perhatian.
Pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat melalui BP3KP Jawa IV di Surabaya. Langkah ini dilakukan untuk menyelaraskan data sasaran, memastikan kesiapan calon penerima, sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan program.
Ketepatan data menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian serius. Sebab, keberhasilan program perumahan tidak hanya diukur dari besarnya alokasi bantuan, tetapi juga dari ketepatan penerima dan kualitas hasil pelaksanaannya.
Karena itu, keterlibatan pemerintah desa dan tenaga pendamping menjadi bagian penting dalam mendukung proses identifikasi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dengan persiapan yang matang, pelaksanaan program diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Lebih dari Sekadar Memperbaiki Bangunan
Di balik program Bedah Rumah, terdapat persoalan sosial yang menjadi perhatian pemerintah, yakni keterbatasan masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan hunian yang layak.
Bagi sebagian keluarga, kondisi rumah yang mengalami kerusakan pada bagian atap, lantai, maupun dinding bukan sekadar persoalan kenyamanan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kesehatan penghuninya.
Melalui BSPS, pemerintah berupaya memberikan stimulus agar masyarakat memiliki kesempatan meningkatkan kualitas rumah secara swadaya. Dukungan tersebut diharapkan mampu meringankan beban keluarga penerima manfaat sekaligus mendorong tumbuhnya partisipasi dan semangat gotong royong.
Hunian yang lebih layak juga memiliki dampak terhadap kehidupan keluarga. Lingkungan rumah yang sehat dan aman dapat mendukung tumbuh kembang anak, memberikan kenyamanan dalam beraktivitas, serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Dengan demikian, program penanganan RTLH memiliki keterkaitan erat dengan agenda pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial.
Kolaborasi Lintas Pemerintahan Jadi Penggerak
Pemkab Jombang memahami bahwa kebutuhan penanganan RTLH membutuhkan dukungan sumber daya yang besar dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui kemampuan anggaran daerah.
Oleh karena itu, kolaborasi lintas pemerintahan dan lintas sektor terus diperkuat. Dukungan pemerintah pusat dan provinsi menjadi peluang untuk memperluas pembiayaan, sementara pemerintah desa, pendamping, serta masyarakat berperan dalam mendukung kesiapan dan pelaksanaan program.
Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan kesinambungan program perumahan, sehingga penanganan RTLH tidak hanya bergantung pada satu periode bantuan, tetapi dapat terus diperluas sesuai kebutuhan masyarakat.
Dorong Pembangunan yang Dirasakan Langsung Masyarakat
Dengan alokasi 1.348 unit rumah pada 2026, Pemkab Jombang memiliki peluang untuk memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan peningkatan kualitas hunian.
Penguatan pendataan, pengawasan pelaksanaan, koordinasi antarlembaga, serta optimalisasi berbagai sumber bantuan akan terus menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program.
Harapannya, semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan, sekaligus merasakan kehadiran pemerintah melalui program pembangunan yang menyentuh kebutuhan paling mendasar.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan daerah bukan hanya tercermin dari megahnya infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.
Melalui program BSPS atau Bedah Rumah, Pemkab Jombang terus mendorong terwujudnya hunian layak sebagai fondasi keluarga sejahtera. Sebab, rumah bukan sekadar tempat berlindung, melainkan ruang bagi keluarga untuk tumbuh, membangun harapan, dan meraih masa depan yang lebih baik.(lil)
