Trenggalek, suksesinasional.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Trenggalek memperdalam evaluasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembahasan APBD 2027 di Ruang Paripurna DPRD Trenggalek.
Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil pendapatan diminta mengkaji kembali potensi penerimaan yang masih bisa dioptimalkan agar sesuai dengan arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ketua Banggar DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengatakan pendalaman dilakukan dengan meminta OPD penghasil memaparkan potensi pendapatan masing-masing.
“Hari ini rapat Banggar memperdalam tentang Pendapatan Asli Daerah. Jadi, untuk APBD kita tahun 2027 agar sesuai dengan RPJMD, kita menggali dari rekan-rekan OPD penghasil, mana yang bisa ditingkatkan,” kata Doding.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pariwisata. Dalam pembahasan tersebut, Doding menilai Dinas Pariwisata masih perlu melakukan penghitungan lebih detail terhadap target pendapatan yang telah disusun.
Lebih lanjut ia mencontohkan objek wisata seperti Gua Lowo dan Pantai Pasir Putih direncanakan menjalani pembangunan. Proses pengerjaan yang diperkirakan berlangsung sekitar enam bulan berpotensi memengaruhi aktivitas kunjungan wisatawan.
Kondisi tersebut perlu diperhitungkan agar target pendapatan yang ditetapkan benar-benar didasarkan pada kondisi riil di lapangan.
“Kalau tempat wisata nanti dibangun, jelas akan mengurangi kunjungan. Khususnya untuk Gua Lowo dan Pasir Putih, karena pembangunannya sekitar enam bulan. Makanya kita minta agar perhitungannya didetailkan,” ungkapnya.
Meski demikian, Banggar meminta Dinas Pariwisata tidak hanya berfokus pada kemungkinan penurunan pendapatan. OPD terkait juga diminta menyiapkan strategi alternatif untuk menjaga penerimaan sektor wisata.
Salah satu gagasan yang muncul adalah mengoptimalkan kunjungan wisatawan ke kawasan Pantai Prigi melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan atau event.
Selain pariwisata, Banggar juga mendorong OPD penghasil menggali sumber pendapatan lain, terutama dari pemanfaatan aset milik pemerintah daerah, seperti penyewaan tempat dan fasilitas yang dikelola pemerintah.
Doding menegaskan, optimalisasi PAD tidak harus selalu dilakukan melalui peningkatan pajak daerah. Potensi pendapatan dari sektor nonpajak juga perlu diperhatikan.
“Kalau pajak tetap. Tetapi dari sektor wisata, sewa tempat-tempat atau aset kita dan sebagainya, itu juga bisa digali,” jelasnya.(sn).
