Suksesi Nasional. Com Tulungagung- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Senin (22/9/2025), di ruang Graha Wicaksana lantai dua.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tulungagung Marsono, dengan didampingi para wakil ketua dan dihadiri anggota dewan, bupati beserta jajaran Forkopimda, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD).
Marsono dalam sambutannya menegaskan bahwa penyampaian rancangan APBD merupakan tahapan penting dalam siklus penganggaran daerah pada 2026.
“Saya berharap seluruh fraksi dapat memberikan masukan dan kritik konstruktif agar APBD 2026 benar-benar berpihak kepada rakyat Tulungagung,” ucapnya.
Gatut Sunu Wibowo dalam sambutannya menyampaikan terkait APBD 2026 disusun selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, berfokus pada perluasan kesejahteraan, penguatan sektor ekonomi unggulan, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
“Dalam penyusunan Rancangan APBD 2026 ini menjadi upaya nyata dalam mewujudkan Tulungagung yang sejahtera, maju, dan berakhlak mulia sepanjang masa,” tegasnya.
APBD 2026 Pendapatan Rp2,89 triliun, Belanja Rp3,03 triliun. Dalam paparannya, Bupati Gatut Sunu merinci postur APBD Tulungagung 2026 yang terdiri dari: Pendapatan: Rp2.889.104.917.059,87 (Rp2,89 triliun), Belanja, Rp3.039.104.917.059,87 (Rp3,03 triliun), dan Defisit: Rp150.000.000.000,00 (Rp150 miliar)
Defisit tersebut akan ditutupi melalui pembiayaan daerah sebesar Rp150 miliar, sehingga APBD dapat berjalan seimbang tanpa sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA).
Gatut sunu wibowo menyampaikan program pembangunan 2026 di Tulungagung akan diarahkan pada delapan prioritas utama diantaranya, perluasan kesejahteraan sosial masyarakat, pengembangan ekonomi sektor unggulan, peningkatan infrastruktur berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan, penguatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam lokal, percepatan penurunan angka kemiskinan, peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dan pelestarian lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan budaya lokal.
GSW mengapresiasi kerja keras seluruh anggota DPRD dalam membahas Raperda APBD 2026. antara eksekutif dan legislatif tetap terjaga demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tulungagung dan berkomitmen menurunkan angka kemiskinan dan memperkuat perekonomian daerah melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,
Kabupaten Tulungagung dengan APBD 2026 yang mencapai Rp3,03 triliun, menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya saing, sekaligus menjadikan Tulungagung sebagai daerah yang unggul dalam pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan.
Setelah penyampaian oleh bupati, rancangan APBD 2026 akan dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Selanjutnya, hasil pembahasan akan ditetapkan dalam rapat paripurna mendatang untuk kemudian disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna evaluasi sebelum disahkan menjadi peraturan daerah.
Rapat paripurna berjalan tertib dan khidmat, menandai dimulainya proses pembahasan APBD 2026 sebagai instrumen penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Tulungagung.(ag)
