Beranda Headline

Inilah Pokok Pikiran DPRD Madiun Dalam Musrenbang Penyusunan RKPD Tahun 2022

Suksesi Nasional, Madiun – Ketua DPRD Kabupaten Madiun H Ferry Sudarsono menyampaikan 15 Pokok pikiran DPRD dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022, di Ruang Pertemuan Graha Eka Kapti Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Madiun, pada pertengahan Maret lalu.

Mengawali pemaparanya, dalam Musrenbang Tahun 2021 yang dihadiri Plt. Kepala Bakorwil Madiun, jajaran anggota Forkopimda Kabupaten Madiun, segenap Wakil Ketua DPRD dan para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Madiun, Sekretaris Daerah beserta para asisten dan staf ahli Bupati dan peserta undangan.

Ketua DPRD mengatakan bahwa Musrenbang harus menghasilkan suatu produk yang bagus, sebagai kuwajiban bersama dari amanat permendagri no 86 tahun 2017. Ia berharap Musrenbang dapat diikuti dengan baik.

Karena Kontribusi Pemikiran dari semua pihak akan sangat membantu dalam menyempurnakan kwalitas RKPD yang akan Kita hasilkan ungkapnya memulai pemaparan.

Lebih lanjut Politisi yang berangkat dari kandang banteng moncong putih menegaskan, bahwa dalam menyusun program dan kegiatan harus benar- benar memperhatikan skala prioritas, mengingat jumlah anggaran yang kita miliki menurutnya tidak sebanding dengan dengan permasalahan yang harus diselesaikan di Kabupaten Madiun.

Kami harapkan kepada segenap pemangku kepentingan dapat memahami bahwa usulan baik dari kegiatan proyek yang bersal dari OPD, Musrenbang Kecamatan maupun pokok pokok pikiran DPRD harus di arahkan untuk menyelesaikan prioritas pembangunan yang dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun,” ungkapnya.

Adapun ke- 15 Pokok Pikiran DPRD yang merupakan gabungan pokok pikiran Komisi dan Fraksi DPRD dalam rangka penyusunan APBD tahun 2022 yang skaligus tercatat dalam dokumen Musrenbang RKPD 2021 antara lain:

  1. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur didesa dan kelurahan, maka BantuanKeuangan Khusus (BKK) untuk desa dan kelurahan di 15 kecamatan, 206 desa dan kelurahan harus tetap dialokasikan anggarannya sesuai dengan kebutuhan.
  2. untuk meningkatkan kesejahteraan para Petani agar ada prioritas kecukupan pengairan / penataan system irigasi dan ketersediaan pupuk pupuk bersubsidi.
  3. Guna mewujudkan masyarakat Madiun yang ber ahqlak diprioritaskan kecukupan sarana prasarana ibadah dan penunjang bakti amal keagamaan lainnya
  4. Untuk pemberdayaan perempuan dan genersai mudamohon tetap diprioritaskan penyelenggaraan pelatihan – pelatihan, yang mengarah pada pemberdayaan dan bantuan dibidang kesehatan, olahraga, peralatan wira usaha, yang sesuai dengan kreatifitas generasi muda.
Baca Juga :  Gubernur Jatim Serahkan Bantuan Alat Ekonomi Produktif Bagi masyarakat Sekitar Hutan Madiun

5.Dibidang pendidikan , Dinas terkait harus lebih berinovatif melakukan terobosan terobosan baru dalam upaya mengoptimalkan pendidikan secara daring untuk menyikapi situasi pandemi covid-19 yang hingga saat inibelum berakhir.

  1. Dalam – hal pengelolalaan Aset, agar memprioritaskan pemanfaatan aset kita yang masih berada di wilayah Kota Madiun, sebagai sarana meningkatkan pendapatan Asli Daerah ( PAD) serta penambahan asset yang ada di wilayah Mejayan akan dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

7.Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kwalitas hidup masyarakat, maka bantuan untuk rakyat miskin seperti tempat tinggal dan sejenisnya seperti RTLH dan sebutan lainnya agar tetap menjadi program prioritas.

  1. Untuk bidang transportasi dan sarana prasarana jalan, agar memprioritaskan peningkatan jalankelas jalan dan jembatan khusus yang menghubungkan Kabupaten/ kota tetangga serta alokasi infrastruktur penerangan jalan umum.
  2. Tetap prioritaskan program program yang berkaitan dengan perbaikan drainase, dan saluran irigasi baik teknis maupun non tehnis untuk mencegah bencana banjir di Madiun.
  3. Memprioritaskan penanganan banjir dengan membangun embung di wilayah yang rawan banjir.
  4. untuk meningkatkan perekonomian bagi masyarakat khususnya pengusaha kecil dan menengah . Maka bantuan hibah bansos bagi UMKM harus selalu diprioritaskan, apalagi dimasa pamdemi seperti ini.
  5. Mendukung pelestarian dan kearifan lokal, dengan membuat regulasi yang mengatur dan
    menghidupkan kembali kebudayaan pada setiap kegiatan dilingkungan masyarakat.
  6. Peningkatan pelayanan di bidang kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Madiun , dengan penataan regulasi terkait penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit yang professional.
  7. Dalam hal penanganan covid 19 OPD terkait agar bertanggung jawab secara optimal terhadap pasien yang meningggal dunia mulai pemulasaraan, pengsangkutan jenazah, hingga pemakamannya.

15 .Pengembangan Ibu kota Madiun di Caruban tidak dapat diabaikan begitu saja, salah satunya dengan memprioritaskan perbaikan ruas- ruas jalan dan trotoar di wilyah kota Caruban.

Hal yang tidak bisa kita lupakan adalah tindak lanjutadanya penyediaan lahan untuk kantor Polres Madiun dan Kantor Pengadilan Negeri kaupaten Madiun untuk ditindak lanjuti ungkapnya.

Diakhir kata sambutannya, ketua Dewan yang meniti Karir politik dari jabatan Kepala Desa menambahkan bahwa, gagasan yang tertuang dalam pokok pokok pikiran DPRD, sebagai lembaga perwakilan masyarakat ini.

Kiranya mampu sebagai sumbang sih dalam menyelesaikan berbagai persoalan dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Madiun yang Aman , Mandiri, Sejahtera dan berakhlak. (sur/adv)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini