Suksesinasional.com , Trenggalek – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra dalam rangka membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Wahyudi Anto, menyampaikan bahwa secara garis besar arah kebijakan APBD 2026 tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Penyesuaian anggaran lebih difokuskan pada kebutuhan masing-masing OPD.
“Yang jelas, APBD kita tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Rencana anggaran tahun 2026 pun tidak banyak berubah,” ujar Wahyudi usai rapat di aula Gedung DPRD Trenggalek.
Salah satu fokus utama dalam pembahasan adalah sektor infrastruktur, khususnya perbaikan dan peningkatan kualitas jalan. Saat ini, kondisi jalan mantap di Kabupaten Trenggalek baru mencapai sekitar 66,89 persen.
Bahkan, Wahyudi mengungkapkan bahwa persentase tersebut bisa mengalami penurunan hingga 65 persen tergantung hasil evaluasi pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) yang masih dalam tahap penghitungan oleh dinas terkait.
“Anggaran yang tersedia hampir sama dengan 2025. Bahkan, titik pemantapan jalan di Trenggalek bisa turun hingga 65 persen, tergantung kegiatan infrastruktur di PAK yang belum dikalkulasi dinas terkait,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa nilai perubahan APBD yang dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan jalan mencapai Rp56 miliar, yang bersumber dari skema pinjaman daerah.
Namun demikian, Komisi III menekankan pentingnya perencanaan teknis yang matang oleh OPD terkait.
“Kita tidak ingin ada pembangunan jalan di satu titik, tetapi akses menuju lokasi justru melewati jalan yang rusak atau masih dalam perawatan. Ini harus diperhitungkan secara matang,” tegas Wahyudi.
Menurut kajian Komisi III, untuk mencapai target 100 persen jalan mantap di Kabupaten Trenggalek, dibutuhkan anggaran sekitar Rp1,2 triliun. Sayangnya, kemampuan keuangan daerah dalam PAK tahun ini masih sangat terbatas, yakni hanya sekitar Rp65 miliar, dan itupun bersumber dari pinjaman.
“Gambaran kami masih sangat minim. Bahkan dana yang tersedia pun sebagian besar berasal dari pinjaman,” pungkas Wahyudi.(sn).
