LAMONGAN, Suksesinasional.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat terus diperkuat. Melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), sebanyak 58.000 pekerja rentan di Kabupaten Lamongan bakal mendapatkan perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
Program tersebut resmi diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Kamis (12/11/2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan perlindungan sosial, khususnya bagi pekerja sektor informal yang memiliki kerentanan tinggi terhadap risiko kecelakaan kerja maupun kematian.
Dari total 58.000 penerima manfaat, sebanyak 31.895 orang merupakan petani tembakau, 6.200 pelaku usaha perikanan, 5.500 nelayan, 300 pengemudi ojek online, 14.000 rohaniawan, serta 105 sopir mobil sehat.
Melalui program tersebut, iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan selama tiga hingga enam bulan pertama akan dibiayai menggunakan dana hibah cukai. Dengan demikian, para pekerja rentan dapat memperoleh perlindungan jaminan sosial tanpa harus terlebih dahulu menanggung beban iuran secara mandiri.
Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irvansyah Utoh Banja, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Lamongan yang dinilai mampu membangun kolaborasi konkret dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Bahkan, program tersebut berpotensi menjadi model yang dapat diterapkan di kabupaten lain.
Ia menjelaskan, capaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Kabupaten Lamongan saat ini telah mencapai 33,28 persen dari target tahun 2026 sebesar 34,35 persen. Artinya, masih dibutuhkan tambahan sekitar 6.500 peserta untuk mencapai target tersebut.
Capaian itu juga berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur yang baru mencapai sekitar 28 persen.
“Artinya, hanya dibutuhkan tambahan sekitar 6.500 peserta untuk mencapai target tersebut. Bahkan, angka ini lebih tinggi dari capaian provinsi yang baru 28 persen. Jadi, Lamongan lebih hebat. Komitmen dan keberpihakannya kepada pekerja memastikan semakin banyak pekerja yang bekerja keras di Kabupaten Lamongan, semakin banyak pula yang mendapatkan perlindungan,” ungkap Irvansyah.
Sementara itu, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menegaskan bahwa program perlindungan tersebut diharapkan tidak berhenti sebatas bantuan pembayaran iuran pada tahap awal. Ia mengimbau seluruh pekerja penerima manfaat agar memiliki kesadaran untuk melanjutkan kepesertaan secara mandiri setelah masa bantuan berakhir.
Menurutnya, besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan relatif terjangkau, yakni Rp16.800 per bulan. Dengan iuran tersebut, peserta memperoleh dua perlindungan dasar, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
“Hanya Rp16.800 setiap bulannya. Nanti selain mendapatkan jaminan kematian, juga jaminan kecelakaan kerja. Untuk 2027, kita ingin memperluas lagi, gantian yang lain yang memperoleh bantuan,” ujar Bupati yang akrab disapa Pak Yes tersebut.
Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, M. Zamroni, menyampaikan bahwa peluncuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 58.000 pekerja rentan merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menurutnya, pekerja rentan merupakan kelompok yang memiliki risiko sosial ekonomi cukup tinggi akibat karakteristik pekerjaan maupun kondisi lingkungan kerja. Karena itu, kehadiran program ini diharapkan mampu memberikan rasa aman sekaligus perlindungan ketika peserta mengalami kecelakaan kerja maupun risiko kematian.
“Pemerintah Kabupaten Lamongan berupaya memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 58.000 pekerja rentan sehingga mereka memperoleh perlindungan apabila menghadapi risiko kecelakaan kerja atau kematian. Selain itu, pemerintah daerah juga terus mendorong optimalisasi kontribusi dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan,” jelas Zamroni.
Program ini diharapkan tidak hanya memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat pekerja di Lamongan. Sebab, perlindungan terhadap pekerja bukan sekadar persoalan jaminan finansial, melainkan juga bentuk kehadiran pemerintah dalam menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga ketika risiko pekerjaan datang tanpa diduga.(rul)
