JOMBANG,Suksesinasional.com – Transformasi pelayanan publik di sektor penyelenggaraan bangunan gedung tidak hanya ditentukan oleh penyederhanaan regulasi, tetapi juga bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Berangkat dari semangat tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang melalui Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi terus memperkuat kapasitas tenaga ahli jasa konstruksi dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) “Mewujudkan MEP Gedung yang Andal dan Aman Sesuai Kaidah PBG dan SLF”.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 4–5 Agustus 2026, di Ruang Bung Tomo Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang itu diikuti oleh 60 konsultan jasa konstruksi dari berbagai perusahaan konsultan di Kabupaten Jombang. Bimbingan teknis tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan bangunan gedung sekaligus mempercepat pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang semakin menjadi kebutuhan masyarakat.
Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Bambang Suntowo, S.E., M.Si. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar keselamatan dan kelayakan merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Menurutnya, meningkatnya aktivitas pembangunan di Kabupaten Jombang dari tahun ke tahun membawa konsekuensi terhadap bertambahnya permohonan PBG dan SLF. Kondisi tersebut harus diimbangi dengan kesiapan tenaga ahli yang memiliki kompetensi tinggi, khususnya dalam aspek Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing (MEP), agar setiap proses perencanaan, pemeriksaan dokumen teknis, hingga penerbitan persetujuan dapat dilaksanakan secara profesional, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menyampaikan bahwa hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat konsultan yang memerlukan penguatan kompetensi pada bidang MEP. Karena itu, penyelenggaraan bimbingan teknis ini menjadi langkah nyata Pemerintah Kabupaten Jombang dalam meningkatkan kualitas tenaga profesional jasa konstruksi sehingga mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih akurat, komprehensif, dan memenuhi standar teknis nasional.
“Melalui kegiatan ini kami berharap seluruh peserta tidak hanya memahami regulasi terbaru, tetapi juga mampu mengimplementasikan standar teknis MEP secara benar dalam setiap proses perencanaan bangunan. Kompetensi yang baik akan bermuara pada meningkatnya kualitas pelayanan PBG dan SLF, sekaligus memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat sebagai pengguna bangunan,” ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Jombang juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas PUPR Kabupaten Jombang dan Paguyuban Elektro Jawa Timur atas kolaborasi yang terbangun dalam menghadirkan forum peningkatan kapasitas ini. Sinergi antara pemerintah, organisasi profesi, akademisi, serta praktisi industri dinilai menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola jasa konstruksi yang semakin profesional dan berdaya saing.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang yang diwakili oleh Sekretaris Dinas, Agung Setiaji, S.T., M.E., menjelaskan bahwa bimbingan teknis tersebut merupakan implementasi dari Program Pengembangan Jasa Konstruksi yang secara berkelanjutan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor konstruksi.
Menurut Agung, perkembangan dunia konstruksi saat ini bergerak sangat cepat, baik dari sisi regulasi, teknologi, maupun tuntutan terhadap keselamatan bangunan. Karena itu, tenaga ahli jasa konstruksi dituntut terus memperbarui kompetensi agar mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, efisien, dan sesuai standar.
“Kami ingin memastikan bahwa para konsultan di Kabupaten Jombang memiliki kemampuan yang semakin baik dalam menyusun perencanaan sistem MEP. Dengan kompetensi yang terus meningkat, kualitas pelayanan PBG dan SLF juga akan semakin optimal sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang tertib, aman, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Dinas PUPR akan terus memperluas program pembinaan bagi pelaku jasa konstruksi melalui berbagai pelatihan, sertifikasi, dan forum peningkatan kapasitas sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem konstruksi yang profesional dan berintegritas.
Selama pelaksanaan bimtek, peserta memperoleh materi yang disusun secara sistematis mulai dari aspek regulasi hingga praktik teknis di lapangan. Materi “Regulasi yang Mengacu pada TABG dan SLF” disampaikan oleh Ir. Sjamsjul Anam, S.T., M.T., memberikan pemahaman mengenai implementasi ketentuan terbaru dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
Selanjutnya, Ir. Eko Suryanto Wibisono, S.T., selaku Ketua Paguyuban Elektro Jawa Timur, membawakan materi “Konsep MEP Keseluruhan Bangunan Gedung”, yang mengulas pentingnya integrasi sistem mekanikal, elektrikal, dan plumbing sebagai elemen utama dalam mewujudkan bangunan yang efisien, aman, hemat energi, dan ramah lingkungan.
Pendalaman materi kemudian dilanjutkan oleh Ir. Edy Irwanto, S.T. bersama Haryo Setiawan, S.T. mengenai sistem mekanikal, sementara pembahasan teknis penyusunan gambar kerja, Rencana Kerja dan Syarat (RKS), serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) bidang elektrikal dan elektronika kembali dipaparkan oleh Ir. Eko Suryanto Wibisono, S.T. dan Ir. Edy Irwanto, S.T.
Sebagai pelengkap, peserta juga memperoleh materi mengenai Integrasi Perencanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Ir. Achmad Syahid, S.T., M.T., yang menekankan pentingnya penerapan aspek keselamatan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan konstruksi. Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi studi kasus dan uji kompetensi untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan.
Sementara itu, Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Jombang, Edi Yulianto, mengatakan bahwa penyelenggaraan bimbingan teknis ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi, khususnya tenaga konsultan yang berperan penting dalam proses perencanaan bangunan gedung.
Menurutnya, aspek Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing (MEP) menjadi salah satu komponen yang sangat menentukan kualitas, keamanan, dan keandalan sebuah bangunan. Oleh karena itu, tenaga konsultan dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi agar mampu mengikuti perkembangan regulasi, standar teknis, serta teknologi konstruksi yang terus berkembang.
“Kami ingin memastikan bahwa para konsultan di Kabupaten Jombang memiliki pemahaman yang sama terhadap regulasi maupun standar teknis MEP. Dengan kompetensi yang terus diperbarui, kualitas dokumen perencanaan akan semakin baik sehingga proses pemeriksaan teknis, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan sesuai ketentuan,” ujar Edi.
Ia menambahkan, peningkatan kapasitas tenaga jasa konstruksi tidak hanya berdampak pada percepatan pelayanan perizinan bangunan, tetapi juga memberikan jaminan bahwa setiap bangunan yang direncanakan dan dibangun telah memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, serta keberlanjutan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
Edi menegaskan bahwa Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi akan terus mendorong berbagai program pembinaan, pelatihan, dan penguatan kompetensi bagi pelaku jasa konstruksi di Kabupaten Jombang. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi profesi, akademisi, dan dunia usaha menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem jasa konstruksi yang profesional, berintegritas, dan mampu menghasilkan bangunan gedung yang berkualitas.
“Harapan kami, setelah mengikuti bimbingan teknis ini, para peserta tidak hanya memperoleh tambahan pengetahuan, tetapi juga mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam setiap pekerjaan profesionalnya. Dengan demikian, kualitas pelayanan PBG dan SLF di Kabupaten Jombang akan semakin baik, cepat, akuntabel, dan pada akhirnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Melalui penyelenggaraan bimbingan teknis ini, Dinas PUPR Kabupaten Jombang berharap tercipta tenaga ahli jasa konstruksi yang semakin kompeten, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu menerapkan standar teknis secara konsisten dalam setiap tahapan pembangunan gedung.
Penguatan kapasitas tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, tetapi juga mempercepat pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pada akhirnya, seluruh ikhtiar ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mewujudkan bangunan gedung yang andal, aman, nyaman, berkelanjutan, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang maju, tertib, dan berdaya saing.(lil)
