SuksesiNasoinal.com , Trenggalek – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja guna membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai bagian dari penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
Komisi II menyoroti sejumlah persoalan mulai dari ketidakseimbangan plafon anggaran hingga kinerja BUMD yang dinilai bermasalah.
Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto atau yang akrab disapa Kang Obeng, menjelaskan bahwa pembahasan difokuskan untuk memastikan keselarasan antara rencana anggaran yang diajukan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yakni RKPD dan RPJMD.
“Jadi hari ini kita klarifikasi ke mitra kami di Komisi II, apakah program kerja dan anggaran tahun 2026 sudah selaras dengan tema pembangunan yang diusung dalam RKPD dan RPJMD, atau justru mengada-ada,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi II menemukan beberapa ketimpangan dalam struktur anggaran. Ada program yang belum teranggarkan sama sekali, serta beberapa yang nilainya tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Ada plafon anggaran yang kurang, tapi ada juga yang berlebih. Ini harus kita luruskan agar tidak ada ketimpangan dalam pelaksanaan program di tahun 2026,” ujar Kang Obeng.
Salah satu perhatian serius Komisi II adalah pada kinerja empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Trenggalek. Mugianto menyebut adanya indikasi ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan kondisi riil yang ditemukan di lapangan.
“Kita sinyalir ada laporan keuangan yang kurang profesional, bahkan ada BUMD yang tidak sehat. Maka kami usulkan agar bagian sekretariat daerah merencanakan audit investigasi terhadap keempat BUMD tersebut,” tandasnya.
Untuk mendukung rencana audit tersebut, Komisi II telah memberikan catatan penting agar anggaran investigasi ini dimasukkan ke dalam RAPBD 2026.
Di sisi lain, sektor pariwisata turut menjadi sorotan utama dalam pembahasan anggaran. Komisi II mendorong optimalisasi penggunaan dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mendongkrak potensi wisata daerah.
“Ada tambahan anggaran sekitar Rp15 miliar yang kita arahkan untuk sektor pariwisata. Fokusnya pada perbaikan infrastruktur, pemolesan objek wisata, serta peningkatan akses jalan menuju destinasi utama,” ungkap Kang Obeng.
Beberapa lokasi prioritas yang akan menerima alokasi anggaran tersebut meliputi Pantai Prigi, Karanggongso, Goa Lowo, dan jalur menuju Pantai Pelang. Lokasi-lokasi ini dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika didukung dengan fasilitas yang memadai.
“Anggaran Rp15 miliar akan kita fokuskan pada tempat-tempat yang akan mendapatkan timbal balik. Kita ingin wisata benar-benar jadi motor penggerak ekonomi daerah,” pungkasnya.(sn).
