Suksesi Nasional, Kediri – Bersama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko melalui DR.Usep Setiawan sebagai Tenaga Ahli Utama Staf Kepresidenan RI menghadiri undangan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Budi Daya Jaya, Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Jumat (27/januari)
Di tengah-tengah ribuan warga Desa Satak Usep Setiawan mendengarkan langsung apa yang menjadi uneg-uneg dan keinginan masyarakat yang hadir.
Usep sebelum memberikan pemaparan terkait reforma agraria. Usep menanyakan ada masalah apa warga Desa Satak dengan Perhutani dan juga PTPN.
Secara detail Usep Setiawan menyampaikan kutipan dari Presiden Joko Widodo terkait program redistribusi diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan melalui pengelolaan lahan agar menjadi produktif.
Dengan begitu warga dapat memanfaatkan lahan yang mereka miliki menjadi lebih produktif dan bernilai ekonomi tinggi. Pemerintah juga akan memberikan pendampingan bagi masyarakat agar dapat mengelola lahan tersebut dengan baik.
Usep Setiawan juga mendengarkan aspirasi dan beberapa keluhan warga Desa Satak dimana lahan yang dikuasai Perhutani dan PTPN untuk segera dicarikan solusi yang terbaik demi keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan warga Desa Satak.
Hadir dalam kegiatan ini, Usep Setiawan Staf Ahli Utama KSP RI, Polres Kediri, Polres Kediri Kota, Kejaksaan Negeri Kab Kediri, Ketua DPRD Kab Kediri Dodi Purwanto, Ketua Pokmas Budi Daya Jaya Eko Cahyono, Marjoko selalu Pembina Pokmas Budi Daya Jaya, Kepala Desa Satak dan ribuan warga Desa Satak yang hadir.
Program reforma agraria ini bertujuan mengurangi ketimpangan, menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan warga setempat, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki akses sumber ekonomi, menangani konflik bidang agraria dan memperbaiki kualitas hidup, terang Usep Setiawan.
Ada tiga topik akan saya sampaikan masalah agraria di Indonesia termasuk di Kabupaten Kediri, kedua paparan kebijakan reforma agraria dan ketiga mengajak Kabupaten Kediri untuk bersiap reforma agraria, ” tambahnya.
Eko Cahyono selaku Ketua Pokmas Budi Daya Jaya (BDJ) menyampaikan, kondisi Desa Satak merupakan Desa yang unik dalam artian kecepit,jadi Desa Satak memiliki luas administrasi desa 2.600 hektar,dan hak kepemilikan tanah 40 hektar hanya 2, 5 persen.
Mungkin rekan-rekan media sebagai penyambung lidah rakyat lihat kondisi PTPN tanah dikelola ditanami tebu dan nanas yang menanami siapa?. Masyarakat dapat apa? Hanya sebagai penonton saja,keluh Eko.
Harapan kami dengan kunjungan Usep Setiawan selaku Staf Ahli Utama KSP RI bisa menerima aspirasi dan melihat langsung kondisi yang nyata warga Desa Satak.
Eko menambahkan, bahwa kami ingin mendapatkan rasa keadilan dan kemakmuran dari negara yaitu, mendapatkan program redistribusi tanah negara,jadi kami menyampaikan permintaan kepada negara selaku warga negara.
Namun Jangan diplintir,kami tidak pernah meminta kepada Perhutani dan tidak pernah meminta PTPN,saya sebagai warga negara meminta kepada warga negara,ucapnya.
“Jadi kami tidak meminta ke negara berapa persen. Biarkan negara yang tahu kondisi real dan pantasnya rakyat diberi berapa negara pasti punya ukuran dan aturannya, ” urainya.
Kami sangat berharap negara bisa meninjau ulang karena pelaksanaan penanaman PTPN kurang pas,karena setahu saya menanam perkebunan,seperti kopi, kakao dan karet,tapi sekarang kok ada nanas dan tebu dan yang menanam orang-orang investor dari luar.
“Kami juga sangat berharap dengan kehadiran Staf Kepresidenan Usep Setiawan kondisi real dan bisa membantu pelaksanaan program redistribusi yang ujungnya demi keadilan dan kemakmuran warga Desa Satak, ” ujarnya.
Menurut Eko untuk saat ini jumlah anggota Pokmas BDJ sebanyak 1.200 KK itu belum ada tambahan anak muda yang baru saja menikah biasanya daftar ikut menjadi anggota warga Desa Satak. Setelah ini kami akan membuka posko pendaftaran redistribusi biar rasa keadilan bagi seluruh warga D
