Suksesinasional.com JOMBANG – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus memperkuat upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Salah satu langkah konkret yang dilakukan yakni menggelar sosialisasi perpajakan daerah di Pendopo Kecamatan Peterongan, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperluas literasi perpajakan sekaligus membangun kesadaran kolektif masyarakat bahwa pajak memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang.
Dalam sosialisasi itu, Bapenda Jombang memberikan pemahaman menyeluruh mengenai berbagai jenis pajak daerah, mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, hingga Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
Namun demikian, perhatian utama dalam kegiatan tersebut tertuju pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang kini menjadi salah satu sumber penerimaan daerah paling potensial.
Kepala Bapenda Kabupaten Jombang, Sholahuddin Hadi Sucipto, S.STP., M.Si., melalui Sekretaris Bapenda Joko S, menegaskan bahwa seluruh pajak yang dipungut pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang jelas serta dikelola secara transparan dan akuntabel demi kepentingan masyarakat luas.
“PAD memiliki peran yang sangat penting dalam menopang pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar taat pajak, sebab pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali lagi untuk kepentingan masyarakat sendiri,” ujar Joko.
Ia menjelaskan, saat ini penerimaan dari sektor kendaraan bermotor, khususnya melalui Opsen PKB dan Opsen BBNKB, menjadi salah satu komponen strategis dalam struktur penerimaan daerah. Kebijakan opsen tersebut dinilai mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung berbagai program pembangunan.
“Opsen PKB dan Opsen BBNKB merupakan tambahan pungutan atas pajak kendaraan bermotor yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap kas daerah. Dana yang terkumpul nantinya digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik,” jelasnya.
Menurut Joko, kontribusi sektor kendaraan bermotor saat ini berada di posisi penting setelah sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Oleh sebab itu, kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan maupun pengesahan STNK menjadi faktor yang sangat menentukan terhadap keberhasilan peningkatan PAD Kabupaten Jombang.
Ia juga menekankan bahwa pajak bukan semata-mata kewajiban administrasi, melainkan bentuk partisipasi nyata masyarakat dalam membangun daerah. Melalui pajak, pemerintah dapat menghadirkan berbagai program pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, penerangan jalan, hingga pelayanan publik lainnya. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Bapenda Jombang juga mengajak masyarakat untuk lebih disiplin dan tepat waktu dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain berdampak pada peningkatan PAD, kepatuhan pajak juga dinilai sebagai bentuk dukungan nyata terhadap keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Jombang.
Sosialisasi tersebut mendapat respons positif dari peserta yang hadir. Selain memperoleh pemahaman mengenai mekanisme pajak daerah, masyarakat juga diberikan edukasi terkait pentingnya peran pajak dalam menjaga stabilitas pembangunan daerah di tengah meningkatnya kebutuhan pelayanan publik.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak semakin meningkat. Dengan optimalisasi penerimaan daerah, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan, serta program kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jombang diharapkan dapat berjalan lebih maksimal dan berkelanjutan.(lil)
