Trenggalek, suksesinasional.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Trenggalek mematangkan pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di graha Paripurna Gedung DPRD Trenggalek. Senin (7/9/2026).
Salah satu perhatian dalam pembahasan Banggar DPRD Trenggalek adalah penambahan anggaran untuk penanganan kekeringan dan distribusi air bersih kepada masyarakat.
Pembahasan dilakukan Banggar DPRD Trenggalek setelah komisi-komisi DPRD sebelumnya menyelesaikan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja masing-masing.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengatakan rapat Banggar bersama TAPD menjadi tahap pemantapan sebelum Raperda Perubahan APBD Tahun 2026 dibawa ke rapat paripurna.
“Setelah kemarin komisi-komisi melaksanakan koordinasi dengan OPD, sekarang Banggar melaksanakan koordinasi dengan TAPD untuk membahas APBD Perubahan,” ujar Doding.
Menurutnya, sejumlah anggaran dalam Perubahan APBD kembali dirasionalisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang di daerah.
Salah satu kebutuhan yang mendapat tambahan perhatian adalah penanganan bencana kekeringan. DPRD bersama pemerintah daerah menambah anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mendukung distribusi air bersih.
Tambahan anggaran tersebut sekitar Rp 86 juta, yang akan digunakan untuk mendukung operasional penyediaan air bersih, termasuk kebutuhan distribusi menggunakan tangki air.
“Untuk kekeringan kita tambahkan anggaran di BPBD, termasuk untuk menambah pelayanan tangki air dan kebutuhan air bersih. Ada tambahan sekitar Rp 86 juta,” kata Doding.
Ia menjelaskan, kebutuhan air bersih membutuhkan dukungan anggaran karena sebagian pasokan air juga harus diperoleh melalui PDAM dan sumber lainnya.
Selain penanganan kekeringan, Banggar dan TAPD juga memaksimalkan alokasi belanja infrastruktur, khususnya pada program-program yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Doding menegaskan, proyek yang masuk dalam Perubahan APBD harus benar-benar siap dilaksanakan. Hal itu dilakukan mengingat waktu pelaksanaan anggaran tahun 2026 semakin terbatas.
“Mana yang sudah siap, setelah disahkan menjadi Perda harus segera bisa dieksekusi,” tegasnya.
DPRD juga melakukan penyisiran terhadap kegiatan yang dinilai berpotensi tidak selesai hingga akhir tahun. Program yang dinilai memiliki risiko tinggi mengalami keterlambatan akan dievaluasi agar tidak membebani realisasi anggaran.
“Kalau rentan molor karena waktunya mepet, kita coret. Harapannya anggaran dalam perubahan ini semuanya bisa dieksekusi,” jelas Doding.
Menurutnya, pemantapan pembahasan tersebut dilakukan agar Perubahan APBD 2026 tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga dapat direalisasikan dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Banggar DPRD Trenggalek menargetkan pembahasan dapat segera dituntaskan sehingga Raperda Perubahan APBD Tahun 2026 siap dibawa ke rapat paripurna.
“Pemantapan sudah kita laksanakan di Badan Anggaran. Insyaallah besok sudah siap untuk kita paripurnakan,” ujarnya.
Selain pembahasan APBD Perubahan, Lanjut Doding Banggar juga menindaklanjuti catatan Komisi II DPRD Trenggalek terkait kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dari empat BUMD yang ada di Kabupaten Trenggalek, salah satu yang menjadi perhatian adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU), khususnya unit usaha produksi es.
Doding mengatakan DPRD masih membutuhkan data yang lebih rinci terkait kondisi keuangan dan perkembangan usaha pabrik es tersebut.
“Untuk PDAU, terutama pabrik es, kita minta catatan yang lebih detail. Berapa pendapatannya, pemasukannya dan bagaimana neraca keuangannya,” katanya.
Menurut Doding, unit usaha tersebut masih beroperasi. Namun, Komisi II belum mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai kondisi keuangan serta perkembangan usaha tersebut.
Karena itu, DPRD meminta Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan Komisi II guna membahas kelanjutan dan evaluasi usaha pabrik es tersebut.
“Masih beroperasi, tetapi perkembangannya akan ditindaklanjuti dalam pembahasan Komisi II bersama bagian yang menangani perekonomian,” pungkasnya.(sn).
