Suksesi nasional. Com Tulungagung – Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tulungagung bersama Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) menggelar Sosialisasi Peraturan LKPP No. 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dan Bimbingan Teknis Optimalisasi Belanja Pemerintah melalui Toko Daring / Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo).
Kegiatan digelar di Barata Convention Hall, Rabu (16/9/2026) dan dibuka oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Trihadi Setowati. Kegiatan diikuti PPK, Pejabat Pengadaan, dan Bendahara dari seluruh OPD.
Hadir sebagai narasumber dari Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Timur, Nanda Pratama Sukoco, S.IP., M.KP
Pernyataan Kabag PBJ Trihadi Setowati Dalam sambutannya, Trihadi memaparkan maksud dan tujuan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman terhadap regulasi terbaru, kompetensi aparatur, serta mendorong penggunaan Jatim Bejo.
“Hadirin yang kami hormati, melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian acara dengan sungguh-sungguh, aktif dalam berdiskusi, serta memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan maupun permasalahan yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan dan belanja pemerintah. Selanjutnya, kami berharap pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dan disebarluaskan di lingkungan kerja masing-masing,” ujar Trihadi Setowati.
Pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tulungagung Drs. Tri Hariadi, M.Si. Tekankan Perubahan Paradigma, Sementara itu, dalam sambutan Setda Tulungagung menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya soal teknis aplikasi. “Demikian pula dengan bimbingan teknis optimalisasi belanja melalui Toko Daring. Saya berharap kegiatan ini tidak hanya mengajarkan aspek teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga membangun pola pikir baru dalam pengadaan barang/jasa.”
“Kita perlu mengubah paradigma dari sekadar ‘membelanjakan anggaran’ menjadi ‘mengoptimalkan setiap rupiah anggaran untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya’,”tegasnya.
Setda juga mendorong seluruh perangkat daerah agar semakin aktif memanfaatkan Toko Daring/Jatim Bejo sesuai ketentuan. Perencanaan kebutuhan harus dilakukan dengan baik, pemilihan produk harus memperhatikan kualitas dan kewajaran harga, serta seluruh proses harus tertib dan akuntabel , Di sisi lain saya juga berharap penggunaan Toko Daring dapat menjadi bagian dari strategi Pemerintah Daerah dalam mendorong pemberdayaan UMKM dan penyedia lokal. Semakin banyak belanja pemerintah yang dapat diserap oleh pelaku usaha di daerah, semakin besar pula kontribusinya terhadap perputaran ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.”
“Setelah kegiatan ini selesai, saya berharap akan ada tindak lanjut nyata di masing-masing Perangkat Daerah, sehingga pemanfaatan Toko Daring tidak hanya meningkat dari sisi transaksi, tetapi juga semakin baik dari sisi kualitas, efisiensi, kepatuhan, dan akuntabilitas.”
“Kepada para narasumber, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kesediaannya berbagi pengetahuan dan pengalaman. Saya berharap materi yang disampaikan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif sekaligus solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan. Kepada seluruh peserta, manfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi, bertanya, dan menggali sebanyak mungkin informasi.”
Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Sosialisasi Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 dan Bimbingan Teknis Optimalisasi Belanja Pemerintah melalui Toko Daring/Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) secara resmi saya nyatakan DIBUKA,” pungkasnya.
Dalam paparan teknis, Nanda Pratama Sukoco menjelaskan transaksi Jatim Bejo Tulungagung periode 2023-2026 baru mencapai Rp 198.088.000 dengan 117 penyedia aktif, sementara tingkat provinsi telah mencapai Rp 1,28 Triliun di tahun 2025. Optimalisasi menjadi fokus utama ke depan. ( Hr/al)
