MAGETAN , Suksesi Nasional.com — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Magetan meminta pemerintah daerah lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran pada Perubahan APBD (P-APBD) 2026. Di tengah ruang fiskal yang terbatas, setiap belanja dinilai harus benar-benar terukur manfaatnya bagi masyarakat.
Catatan tersebut disampaikan Ketua Komisi B DPRD Magetan dari Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Rita Haryati, saat membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Magetan, Senin (21/9/2026).
Sejumlah pos anggaran menjadi sorotan. Mulai dari target retribusi, jaminan kesehatan, belanja barang dan jasa, pengadaan videotron, kendaraan dinas, hingga pemangkasan Bantuan Keuangan (Bankeu) Desa.
Fraksi PDIP mengingatkan, perubahan APBD semestinya tidak sekadar mengubah angka dalam dokumen anggaran. Kebijakan fiskal harus diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok bawah.
Terkait kenaikan target retribusi, Fraksi PDIP meminta pemerintah tidak menjadikan masyarakat sebagai tumpuan utama peningkatan pendapatan daerah.
Optimalisasi sektor pariwisata dan BUMD, perbaikan sistem pemungutan, penguatan pengawasan, hingga penutupan celah kebocoran dinilai perlu lebih dahulu dilakukan.
“Pendapatan daerah harus tumbuh karena potensi daerah dikelola secara optimal, bukan karena masyarakat kecil semakin dibebani,” demikian pokok sikap Fraksi PDIP.
Di sektor kesehatan, Fraksi PDIP mengapresiasi kenaikan anggaran jaminan kesehatan masyarakat dari Rp30 miliar menjadi Rp34,62 miliar. Namun, peningkatan anggaran tersebut dinilai harus diikuti kepastian akses layanan.
Terlebih, perubahan desil data sosial ekonomi masyarakat berpotensi memengaruhi kepesertaan jaminan kesehatan. Pemerintah daerah diminta memastikan masyarakat yang membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan hanya karena perubahan data.
Sorotan berikutnya menyasar sejumlah belanja yang dinilai perlu dikaji kembali urgensinya. Di antaranya pengadaan videotron dan kendaraan dinas bagi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten.
Fraksi PDIP meminta pengadaan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan fiskal daerah. Harga pasar untuk videotron juga diminta menjadi pertimbangan agar belanja tidak membebani APBD.
“Setiap rupiah APBD harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya bagi masyarakat,” tegas fraksi.
Fraksi PDIP juga mempertanyakan tambahan belanja barang dan jasa yang mencapai Rp71,59 miliar. Tambahan tersebut diminta dijelaskan urgensi dan korelasinya dengan peningkatan pelayanan publik, terlebih ketika pendapatan daerah mengalami penyusutan.
Salah satu yang disorot adalah penerapan e-ticketing di sektor pariwisata, khususnya kawasan Sarangan. Digitalisasi tersebut dinilai dapat memperkuat transparansi, akurasi pencatatan, efisiensi pemungutan, sekaligus mengoptimalkan PAD.
Persoalan lain yang mendapat perhatian adalah pemangkasan Bankeu Desa sebesar Rp84,70 miliar.(mar)
