Suksesinasional.com Jombang -Penantian panjang sejumlah wali murid di Yayasan Pendidikan Budi Utomo (YPBU) Gadingmangu akhirnya berbuah lega. Polemik dugaan penahanan ijazah yang sempat menjadi perhatian publik kini mulai menemukan solusi, setelah Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang bersama Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jombang turun langsung memfasilitasi penyerahan ijazah kepada para siswa, Senin (25/5/2026).
Mediasi yang digelar di lingkungan SMA Budi Utomo Gadingmangu itu mempertemukan Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jombang, pihak yayasan, serta jajaran sekolah dari tingkat SMP, SMA hingga SMK. Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dengan harapan mampu mengakhiri persoalan yang selama ini membebani para wali murid.
Hadir dalam forum tersebut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jombang Dodit Eko Prasetiyo, anggota Komisi D DPRD Jombang Adi Artama Putra, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang Cholil Hasyim, Wakil Ketua Arif Kuswirasasono, Sekretaris Nur Khasanuri, Koordinator Divisi Pengawas dan Mediasi Hari Sukemi, serta Sekretaris YPBU Gadingmangu Totok Raharjo bersama para kepala sekolah.
Di tengah jalannya mediasi, suasana mendadak berubah haru ketika salah satu wali murid akhirnya menerima ijazah anaknya yang selama ini tertahan akibat persoalan biaya pendidikan. Perempuan paruh baya itu tak mampu menyembunyikan rasa lega setelah perjuangan panjang keluarganya akhirnya menemukan titik terang.
Dengan mata berkaca-kaca, ia mengaku selama bertahun-tahun hanya bisa berharap suatu hari ijazah anak-anaknya dapat dibawa pulang.
“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Akhirnya ijazah anak saya bisa keluar. Kondisi ekonomi keluarga kami memang sulit. Suami saya sudah pensiun dari ASDP Surabaya dan sekarang tidak bekerja,” ujarnya lirih.
Tak hanya satu, ia mengungkapkan ada tujuh ijazah milik anak-anaknya dari jenjang SMP, SMA hingga SMK yang sebelumnya belum bisa diambil karena keterbatasan biaya. Kini seluruh ijazah tersebut telah diserahkan pihak sekolah dan yayasan.
Namun di balik rasa syukur itu, tersimpan kisah pilu yang selama ini menjadi beban berat keluarganya. Salah satu putranya, lulusan SMK tahun 2021, disebut mengalami tekanan mental berkepanjangan karena terus memikirkan ijazah yang belum bisa diambil sejak lulus sekolah.
Menurut sang ibu, anaknya sempat memiliki cita-cita bekerja sesuai jurusan mekanik otomotif. Akan tetapi, keinginan tersebut kandas karena tidak memiliki ijazah sebagai syarat administrasi pekerjaan.
“Dia sampai stres memikirkan ijazahnya. Mau bekerja juga kesulitan karena tidak pegang ijazah,” tuturnya.
Selama dua tahun terakhir, kondisi mental putranya disebut terus menurun. Sang anak lebih banyak mengurung diri di rumah dan kerap memeluk piagam sekolah yang dimilikinya sambil memandanginya dalam diam.
“Piagam itu dipeluk terus sama dia. Dipandangi terus,” katanya dengan suara tertahan.
Kini, keluarga hanya berharap setelah ijazah berhasil diterima, kondisi psikologis anaknya perlahan pulih dan kembali memiliki semangat untuk menata masa depan.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jombang, Dodit Eko Prasetiyo, mengatakan pihaknya turun langsung setelah menerima berbagai keluhan masyarakat terkait persoalan ijazah di YPBU Gadingmangu. Menurutnya, penyelesaian dilakukan dengan mengedepankan komunikasi dan pendekatan kemanusiaan.
“Kami mencoba menjadi jembatan komunikasi antara wali murid dan pihak sekolah. Setelah dilakukan dialog bersama, ternyata ada persoalan komunikasi yang selama ini belum terselesaikan dengan baik,” ujarnya.
Dodit menjelaskan, sebagian besar siswa YPBU berasal dari luar daerah bahkan luar pulau. Setelah lulus, tidak sedikit yang langsung kembali ke daerah asal tanpa melakukan komunikasi lanjutan terkait administrasi maupun pengambilan ijazah.
Meski demikian, ia berharap persoalan serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari. Menurutnya, pendidikan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dijaga bersama.
“Kalau memang ada kesulitan ekonomi, komunikasikan dengan sekolah supaya bisa dicari solusi terbaik. Jangan sampai persoalan administrasi menghambat masa depan anak-anak,” tegasnya.
Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang, Arif Kuswirasasono, menyampaikan bahwa pihaknya hanya menjalankan fungsi pelayanan masyarakat berdasarkan laporan yang masuk. Hingga saat ini, Dewan Pendidikan menerima sekitar 25 aduan terkait persoalan ijazah di YPBU Gadingmangu.
“Harapan kami semua anak bisa memperoleh ijazah sebagai hak mereka, baik untuk melanjutkan pendidikan maupun mencari pekerjaan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara wali murid dan pihak sekolah ketika menghadapi persoalan ekonomi dalam penyelesaian administrasi pendidikan.
“Kalau ada kendala, sampaikan kepada sekolah supaya bisa ditemukan jalan keluar bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris YPBU Gadingmangu, Totok Raharjo, memastikan persoalan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan. Pihak yayasan, kata dia, tetap membuka ruang komunikasi bagi seluruh wali murid yang hingga kini belum mengambil ijazah.
“Silakan datang dan berkomunikasi dengan sekolah. Semua tetap kami layani dengan baik,” katanya.
Totok menambahkan, yayasan memberikan kebijakan berbeda kepada masing-masing wali murid berdasarkan kondisi ekonomi keluarga. Kebijakan tersebut mulai dari pembebasan biaya penuh hingga pemberian berbagai keringanan administrasi.
“Ada yang gratis, ada yang mendapat keringanan 50 persen, 75 persen, dan ada juga yang tetap membayar penuh. Semua disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga,” pungkasnya.(lil)
