Suksesi Nasional, MAGETAN – Desas – desus dengan jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Magetan yang terpilih belum ada kepastian membuat bincangan dikalanngan masyarakat setempat.
Dengan adanya beberapa tempat masyarakat selalu menanyakan membuat Bupati DPD LIRA Magetan Sofyan angkat bicara juga menunggu kepastian pelantikan terpilihnya Bupati periode 2024-2029.
” Penundaan ini sangat berdampak pada kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Kab Magetan, hal ini di sebabkan banyaknya jabatan yang kosong misalnya camat di beberapa wilayah.
Hal ini terjadi karena Pj Bupati tidak bisa melaksanakan kewenangan yang terbatas,sehingga pelaksanaan pemerintah kurang berjalan efektif,” Ujar Sofyan,Bupati LIRA Magetan Sabtu (17/05/25).
Sofyan sempat Kordinasi dengan beberapa pejabat Magetan salah satunya Setiya Widayaka, SH., M.H.,, Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Magetan mengatakan RPJMD sebagai pedoman, acuan dan landasan arah pembangunan selama 5 tahun Bupati terpilih tidak segera tersusun.
“Di RPJMD merumuskan langkah-langkah konkret atas visi dan misi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing, serta mengukur progres yang telah dicapai selama periode 5 tahun kedepan maka dari itu Kekosongan pejabat jika tidak segera terisi jalannya roda pemerintahan tidak optimal,” jelasnya.
Belum lagi menurut Sofyan program kerja di beberapa OPD belum berjalan Optimal karena harus menunggu adanya Bupati Definitif sehingga Kondisi ini tentu sangat merugikan Masyarakat Magetan.
Sedangkan Kabupaten lainpun sudah mulai menjalankan program kerjanya dan khususnya Magetan sendiri masih harus menunggu belum lagi terkait RPJMD yang belum jelas untuk menjadi pedoman pelaksanaan Pembangunan di Magetan.
“Dimanapun tempat saya selalu ditanya warga jadwal dan kepastian pelantikan, dan kamipun belum tahu pelaksanaan tersebut, ironisnya lagi di publik tak tersentuh terkait pelantikan ini,”ungkapnya.
Dengan kondisi seperti Sofyan berharap agar DPRD sebagai Wakil Rakyat yang telah mengusulkan Bupati Terpilih maupun lembaga terkait bisa lebih aktif untuk berkonsultasi pada Kementerian Dalam Negeri agar pelantikan bisa dilakukan.
Sehingga Magetan segera mempunyai Bupati yang ligitimate dari satu proses demokrasi yang cukup panjang dan Masyarakat Magetan bisa segera merasakan program program dari Bupati terpilih. (mar)
