Trenggalek, suksesinasional.com – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek Novita Hardini kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat dengan menggelar layanan kesehatan mata gratis di dua kecamatan, yakni Kampak dan Suruh, Senin (11/5/2026).
Program sosial yang telah rutin digelar setiap tahun itu menjadi bagian dari komitmen Novita Hardini dalam membantu masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan layanan kesehatan namun terkendala biaya.
Dalam pelaksanaannya, Founder UPRINTIS Indonesia tersebut menggandeng Klinik Mata EDC, BPJS Ketenagakerjaan, BPR Jwalita, serta PT JET.
Novita mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata pelayanan Tim Penggerak PKK kepada masyarakat sebagai “ibu” bagi warga Trenggalek.
“Kita Tim Penggerak PKK terus melangkah untuk bisa memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. Karena kita sadar bahwa peran kita adalah ibunya masyarakat,” ujarnya.
Menurut anggota DPR RI Dapil VII Jawa Timur itu, seluruh kebutuhan masyarakat mulai dari kesejahteraan, perlindungan hingga kesehatan merupakan bagian dari implementasi 10 Program Pokok PKK yang harus terus diperjuangkan.
“Maka hari ini kami dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek konsisten menunjukkan komitmen bahwa program ini sudah terlaksana dari tahun ke tahun dan tetap terus berjalan,” imbuhnya.
Selain memberikan layanan kesehatan mata gratis, Novita juga menyoroti persoalan banyaknya kartu BPJS PBI yang dinonaktifkan dan berdampak langsung kepada masyarakat kecil.
Meski dirinya bertugas di Komisi VII DPR RI, Novita mengaku prihatin terhadap kondisi tersebut dan meminta pemerintah pusat lebih peka terhadap persoalan kesehatan masyarakat di tingkat bawah.
“Sebagai anggota DPR RI saya sangat prihatin dan mendorong pemerintah pusat agar benar-benar mau mendengar masalah masyarakat yang ada di akar rumput,” tegasnya.
Menurut Novita, persoalan kesehatan sama pentingnya dengan ketahanan pangan sehingga tidak boleh diabaikan dalam kebijakan negara.
Ia menilai ketika program kesehatan tidak lagi menjadi prioritas, dampaknya akan sangat dirasakan masyarakat kecil, terutama mereka yang kesulitan mengakses layanan rumah sakit akibat persoalan administrasi maupun ekonomi.
“Yang sudah terdaftar KIS saja ketika datang ke rumah sakit tidak bisa langsung ditangani, apalagi yang belum terdaftar KIS dan kondisi ekonominya sangat memprihatinkan,” ungkapnya.
Karena itu, Novita mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, agar memperbaiki arah kebijakan kesehatan supaya lebih inklusif dan berpihak kepada masyarakat kecil.
“Maka dari itu saya mendorong Komisi IX untuk mendesak pemerintah agar benar-benar memperbaiki arah kebijakannya lebih inklusif lagi,” pungkasnya.(sn).
